Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Temuan Aliran Dana Terkait Jaringan Freddy, Polisi Akan Koordinasi dengan PPATK

Kompas.com - 11/08/2016, 18:53 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Independen Polri Komjen Pol Dwi Priyatno mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai dugaan aliran dana ke oknum polisi terkait Freddy Budiman.

Dwi mengaku mendengar informasi tersebut, tetapi belum ada laporan resmi dari PPATK.

"Nanti kami akan berkomunikasi dengan PPATK dalam waktu dekat. Senin (pekan depan) mungkin," ujar Dwi, di PTIK, Jakarta, Kamis (11/8/2016).

Setelah menerima laporan itu, tim independen akan mempelajarinya.

Menurut Dwi, informasi tersebut akan memudahkan tim independen melakukan investigasi untuk membuktikan kebenaran cerita Freddy soal adanya oknum polisi yang terlibat dalam peredaran narkoba.

"Kami bisa lihat juga apakah penyidik terlibat, apakah ada aliran dana yang membantu melaksanakan tugas Freddy," kata Dwi.

Berdasarkan keterangan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, Freddy menyebut adanya oknum yang membantunya mengedarkan narkoba.

Bahkan, Freddy mengatakan bahwa ada pejabat Polri yang menerima uang Rp 90 miliar.

Dwi mengatakan, untuk menindaklanjuti keterangan ini, Polri akan mengonfirmasi kepada penyidik yang menangani Freddy.

Termasuk dua polisi yang telah dipecat dan dikenakan pidana terkait kasus Freddy.

"Diperkirakan mulai dari penyidik sampai atasan akan kami tanyakan, kami konfirmasi. Akan kami cek juga sejauh mana kaitan adanya aliran dana," kata Dwi.

Aliran dana mencurigakan

Sebelumnya, Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengatakan, pihaknya menemukan aliran dana mencurigakan di jaringan sesama bandar terkait Freddy Budiman.

Agus menyebut temuan ini sudah lama, bahkan sejak dua tahun lalu.

"Kan ada beberapa kasusnya. Penyidik narkoba sudah tahu. Yang baru ini diserahkan April (tahun ini) ke BNN," ujar Agus.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com