Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Zulkifli Terima Ketua Umum Korpri Bahas Profesionalisme PNS

Kompas.com - 09/08/2016, 15:41 WIB
advertorial

Penulis

Beberapa waktu yang lalu, terdapat kesalahpahaman mengenai pendapat Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengenai pegawai negeri sipil dan politisi. Hal tersebut langsung menjadi pemberitaan di media massa.

Menanggapi hal tersebut, Zulkifli sudah melakukan klarifikasi di berbagai kesempatan. Termasuk dalam pertemuannya dengan Ketua Umum Korpri Nasional Zudan Arif Fadulloh di ruang kerja Ketua MPR, Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (09/08/2016).

Selain Zudan, sembilan anggota dan pengurus Korpri juga turut hadir dalam audiensi tersebut. Pada kesempatan tersebut, Zudan juga menjelaskan bahwa Korpri sekarang ingin bergerak menjadi lebih profesional.

“Korpri sebagai birokrasi harus netral melaksanakan tugas dengan profesional sesuai kepentingan bangsa dan negara,” dukung Zulkifli.

Zudan dan para anggota Korpri juga mengungkapkan bahwa PNS merupakan slaah satu unsur penting dalam terciptanya persatuan negara, selain TNI dan Polri. Oleh sebab itu, Zudan meminta dukungan Ketua MPR untuk membuka pintu karir bagi para PNS agar tidak terkotak-kotak berdasarkan daerah ataupun golongan.

Dalam kesempatan tersebut, sekali lagi Zulkifli menegaskan bahwa semua profesi itu mulia. Menurutnya, PNS, Birokrasi, TNI, Polri, dan politisi itu berbeda dalam cara bekerjanya. Bukan yang satu lebih bagus dari yang lain. Bekerja juga harus sesuai dengan bidangnya.

“Politisi kerjanya secara politik. Kalau politisi kerjanya menyerap aspirasi, datang ke rakyat, dan jam kerja tidak diatur. Kalau birokasi punya ukuran-ukuran kerja sendiri. TNI dan Polri punya ritme kerja sendiri. Tapi, banyak teman-teman politisi yang tidak menjalankan pekerjaan politisi,” ungkapnya.

Beliau menjelaskan lebih lanjut, bahwa semua pekerjaan sudah seharusnya punya kapasitas untuk mencari pegawai. Sama seperti saat ia menjabat menjadi Menteri Kehutanan pada era SBY, Zulkifli mencari pegawai sesuai dengan klasifikasi yang tepat.

Kalau mencari penjaga harimau yang akan ditempatkan di pedalaman hutan, beliau rasa tak perlu klasifikasi seperti harus pintar bahasa Inggris dan lain-lain. Yang penting sesuai dengan pekerjaannya nantinya.

Tak berhenti di situ, Korpri juga mengajukan kerja sama dengan MPR RI untuk mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI ke berbagai daerah.

Tentu saja hal tersebut ditanggapi dengan senang hati oleh Zulkifli. “Bagus sekali itu. Sosialisasi Empat Pilar tidak bisa dijalankan oleh MPR sendiri, harus bersama-sama,” ungkap Zulkifli.

Di akhir pertemuan, Zulkifli juga mengundang Korpri dalam Sidang Paripurna MPR yang akan diadakan pada 16 Agustus 2016 mendatang. Dalam rapat tersebut juga akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan pidato kenegaraan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PP Tapera Diteken, Pendapatan Pegawai Negeri, Swasta, dan 'Freelance' Akan Dipotong 3 Persen

PP Tapera Diteken, Pendapatan Pegawai Negeri, Swasta, dan "Freelance" Akan Dipotong 3 Persen

Nasional
Buka Peluang Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Nasdem: Komunikasi Kami Bagus

Buka Peluang Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Nasdem: Komunikasi Kami Bagus

Nasional
Pilkada Serentak 2024, Keamanan Papua Jadi Perhatian Khusus

Pilkada Serentak 2024, Keamanan Papua Jadi Perhatian Khusus

Nasional
Dirut Pertamina Sampaikan 2 Strategi untuk Capai Komunitas Ekonomi ASEAN

Dirut Pertamina Sampaikan 2 Strategi untuk Capai Komunitas Ekonomi ASEAN

Nasional
Nasdem Beri Surat Rekomendasi ke 6 Kader Ikut Pilkada, Ada di Papua dan Bangka Barat

Nasdem Beri Surat Rekomendasi ke 6 Kader Ikut Pilkada, Ada di Papua dan Bangka Barat

Nasional
Wamenkeu Sebut Indonesia Mulai Berproses Jadi Anggota Penuh OECD

Wamenkeu Sebut Indonesia Mulai Berproses Jadi Anggota Penuh OECD

Nasional
Baru 19 Persen Daerah Masuk Kemarau, BMKG Ingatkan Potensi Kering dan Banjir Bandang Sekaligus

Baru 19 Persen Daerah Masuk Kemarau, BMKG Ingatkan Potensi Kering dan Banjir Bandang Sekaligus

Nasional
Menko Polhukam: Mendekati Pilkada, Eskalasi Kerawanan Sedang hingga Tinggi

Menko Polhukam: Mendekati Pilkada, Eskalasi Kerawanan Sedang hingga Tinggi

Nasional
Caleg PKS Diduga Selundupkan 70 Kg Sabu, Polisi Usut Dugaan Uang Mengalir ke Partai

Caleg PKS Diduga Selundupkan 70 Kg Sabu, Polisi Usut Dugaan Uang Mengalir ke Partai

Nasional
Kapolri dan Kejagung Diminta Jelaskan Isu Jampidsus Dibuntuti, Tak Cuma Pamer Keakraban

Kapolri dan Kejagung Diminta Jelaskan Isu Jampidsus Dibuntuti, Tak Cuma Pamer Keakraban

Nasional
Soal Densus 88 Buntuti Jampidsus, Menko Polhukam: Kapolri dan Jaksa Agung Menghadap Jokowi

Soal Densus 88 Buntuti Jampidsus, Menko Polhukam: Kapolri dan Jaksa Agung Menghadap Jokowi

Nasional
KPK Pastikan Akan Banding Putusan Sela Perkara Gazalba Saleh

KPK Pastikan Akan Banding Putusan Sela Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Membaca Sikap Politik PDI Perjuangan

Membaca Sikap Politik PDI Perjuangan

Nasional
Bukan Anies, Nasdem Kini Utamakan Usung Kader Sendiri pada Pilkada Jakarta

Bukan Anies, Nasdem Kini Utamakan Usung Kader Sendiri pada Pilkada Jakarta

Nasional
Achsanul Qosasi Klaim Tak Kondisikan Temuan BPK di Proyek BTS 4G

Achsanul Qosasi Klaim Tak Kondisikan Temuan BPK di Proyek BTS 4G

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com