Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhan Sebut Tenaga Kerja Asing Ancaman Nonmiliter

Kompas.com - 02/08/2016, 18:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS. com - Tenaga Kerja Asing dinilai bisa jadi ancaman nonmiliter bagi negara. Kehadiran mereka harus selalu diawasi.

"Kalau ini sudah tidak terkendali, sudah tidak ada kebijakan yang mengatur bagaimana aspek ancaman terhadap pertahanan negara, ini bisa dijadikan ancaman baru dari sisi bukan militer," kata Kepala Sub Direktorat Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Kolonel Infantri Sudi Prihatin, di Jakarta, Selasa (2/8/2016).

Dia menjadi pembicara pada Seminar Nasional "Efek Domino Serbuan Tenaga Kerja Asing".

(Baca: "Banjir" Tenaga Kerja Asing ke Indonesia, Menaker Sebut Visa Turis Banyak Disalahgunakan)

Sudi mengatakan, jika dulu pemerintah Indonesia hanya menghadapi ancaman militer, sekarang pemerintah menghadapi tantangan dalam pertahanan negara berupa ancaman nonmiliter.

"Namun, ancaman yang sekarang ini sudah masuk ranah ancaman non militer, salah satunya adalah contoh adalah flu burung, masalah terorisme, dan sebagainya," ujarnya.

Dia mengatakan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia tentunya harus didata dan diperiksa dengan baik agar tidak menimbulkan ancaman pertahanan negara di kemudian hari.

"Kedatangan tenaga kerja asing yang banyak secara luar biasa, kita pasti ada kecurigaan dari sisi keamanan," kata Prihatin.

(Baca: Luhut: Tak Masuk Akal kalau Tenaga Kerja Asing Asal China Ada 10 Juta Orang)

Berdasarkan data Kemenko Polhukam, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 77.307 orang.

Jumlah ini sempat mengalami penurunan di tahun 2012 sampai 2014 yakni, 72.427, 68.957 dan 68.762 orang.

Memasuki tahun 2015, kembali terjadi kenaikan jumlah tenaga asing yang cukup signifikan yakni sebanyak 79.664 orang.

Menurut data pemerintah, 3 besar negara asal TKA adalah China sebanyak14 ribu-16 ribu orang, Jepang 10-12 ribu orang, dan Korea Selatan sebanyak 7-9 ribu orang.

Kompas TV TNI Tangkap 5 WNA di Halim
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com