Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Pilih Jalur Parpol, Golkar Pastikan Tak Ada Tekanan

Kompas.com - 28/07/2016, 17:54 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu DPP Golkar Nusron Wahid mengatakan, setiap keputusan politik yang diambil pasti berisiko.

Ia meyakini, para pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga memiliki pandangan yang sama.

Pernyataan tersebut diungkapkannya menyusul keputusan Ahok untuk maju lewat jalur parpol.

"Kalau memilih jalur parpol kan sama. Parpol tidak menekan Ahok, tidak memaksa tentang wakil gubernur. Tidak minta ini itu," ujar Nusron di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Ia memastikan, tim pemenangan Ahok akan mengakomodasi Teman Ahok serta dua partai pendukung lainnya yaitu Hanura dan Nasdem.

Adapun mengenai teknis pelibatan Teman Ahok dan dua parpol itu masih dirumuskan.

"Masing-masing kan punya kelebihan dan kekurangan. Yang ini Nasdem, yang ini Hanura, yang ini Teman Ahok yang urus," kata Nusron.

"Yang jelas kami akan susun strategi yang masif, soft, santun, yang baik dan membawa politik pada era baru, era perubahan, era modernisasi dalam cara berpolitik demokrasi," lanjut dia.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akhirnya memilih maju melalui jalur partai politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Tiga partai politik yang akan menjadi tunggangan Ahok adalah Golkar, Nasdem, dan Hanura.

Ahok juga menunjuk politisi Partai Golkar Nusron Wahid menjadi ketua tim pemenangan.

Ia menyampaikan keputusan ini pada acara halalbihalal bersama relawan "Teman Ahok" di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (27/7/2016) petang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com