Novanto Nilai Perlunya Mengusut Kemungkinan Oknum Pemerintah Lemah Awasi Penggunaan Vaksin

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto meminta pemerintah mengusut tuntas peredaran vaksin palsu.

Menurut mantan ketua DPR itu, penggunan vaksin palsu telah merugikan masyarakat luas.

"Karena ini bisa membahayakan di kemudian hari," ujar Setya Novanto usai mengikuti acara nonton bersama film "Rudy Habibie" di Plaza Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/7/2016).

(Baca juga: Pertemuan Warga dan Pihak RS Elisabeth yang Bahas Vaksin Palsu Sempat Ricuh)

Ia juga meminta aparat melakukan sidak ke daerah-daerah serta tempat-tempat terpencil terkait kemungkinan adanya penggunaan vaksin palsu di sana.

"Aaprat penegak hukum melakukan penetrasi ke daerah daerah supaya tidak terjadi hal hal yang demikian lagi," kata dia.

Novanto menambahkan, pegusutan sedianya tidak hanya dilakukan terhadap pembuat vaksin dan rumah sakit yang menggunakan, tetapi juga terhadap ada tidaknya kelengahan institusi pemerintah, dalam hal ini BPOM dan Kementerian Kesehatan.

Jika ada oknum di dalam lembaga pemerintah tersebut yang terkait masalah vaksin palsu ini, maka ia menilai oknum itu harus ditindak tegas.

"Harus dilakukan dan berantas dan dipecat secepatnya," kata dia.

Hingga saat ini polisi telah menetapkan 23 tersangka terkait vaksin palsu. Tidak hanya dokter, mereka yang terlibat juga termasuk bidan, pemilik apotek, perawat, distributor, hingga produsen vaksin palsu.

(Baca juga: Pendataan Pasien Korban Vaksin Palsu di RS Harapan Bunda Sempat Ricuh)

Berdasarkan paparan Bareskrim Polri dan Kementerian Kesehatan di Komisi IX DPR kemarin, ada 14 rumah sakit, 8 klinik, dan tenaga kesehatan yang menggunakan vaksin palsu.

Sebagian besar beroperasi di sekitar Bekasi. Rinciannya, 10 RS di Kabupaten Bekasi dan 3 RS di Kota Bekasi.