Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Yang Penting Bukan "Reshuffle"-nya, melainkan Perbaikan Kehidupan Rakyat

Kompas.com - 14/07/2016, 15:59 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui perombakan atau reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden.

Namun, dia meminta Presiden Joko Widodo agar tak terpaku pada pergantian para pembantunya semata.

"Saya sebagai bagian dari partai politik (parpol) di luar pemerintahan tidak akan ikut campur. Tetapi, bagi saya yang terpenting bukan reshuffle-nya, tetapi perbaikan kehidupan rakyat pasca-reshuffle," kata Fadli saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2016).

(Baca: Wiranto: Kita Tidak Perlu Intervensi Presiden soal "Reshuffle")

Dia mengatakan saat ini rakyat Indonesia tengah dilanda kesulitan ekonomi. Hal itu terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia.

"Itu terbukti dari kunjungan teman-teman anggota dewan ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing, masyarakat di daerah mengeluh karena kesulitan ekonomi," tutur Fadli.

Dia mengakui saat ini pemerintah tengah menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Hanya, Fadli menilai proyek-proyek tersebut belum mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.

"Ya bagus sih, pembangunan infrastruktur di daerah karena akan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang dan menengah, tetapi yang jangka pendeknya kan juga perlu diperhatikan," lanjut Fadli.

Fadli menilai, banyak menteri di Kabinet Kerja yang tak memiliki kapasitas di bidangnya sehingga semakin memperlambat perbaikan ekonomi.

"Jadi, ya jangan terjebak di reshuffle-nya, tetapi juga benar-benar harus memperhatikan kualitas sehingga perbaikan ekonomi dirasakan oleh rakyat," kata Fadli.

(Baca: PDI-P: Belum Ada Pertemuan Forum Koalisi Pemerintah Bahas "Reshuffle")

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan reshuffle bisa terjadi kapan saja. Ia meminta masyarakat untuk menunggu dan tidak terlalu banyak berspekulasi.

Terlebih lagi, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Ya tunggu saja, Pak Presiden juga kalau akan reshuffle biasanya juga tidak terlalu direncanakan. Sudah dipikirkan jauh-jauh hari, tetapi kan tidak perlu diumumkan jauh-jauh hari juga. Kita tunggu saja," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/7/2016).

Kompas TV JK: Reshuffle Masih Tunggu Hari Baik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di PT PGN

KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di PT PGN

Nasional
KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Nasional
Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Nasional
Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Nasional
Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Nasional
Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Nasional
Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com