Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

TKI…. oh…… TKI

Kompas.com - 13/07/2016, 13:21 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Hubungan Indonesia dengan Malaysia , mungkin lebih banyak diwarnai dengan hal yang negatif dibanding dengan masalah yang postitif. Terutama sekali bila kita mengamatinya pada arus pemberitaan di berbagai media. 

Berita-berita tentang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia misalnya, dapat dikatakan hampir setiap hari muncul dengan format yang sangat tidak bersahabat isinya.  

Sebuah pertanyaan besar menjadi wajar bermunculan, mengapa TKI kita yang dalam pemberitaan disebut sebagai obyek dan “korban” atau pihak yang dirugikan, di sisi lain terus mengalir dari Indonesia ke Malaysia dan tidak pernah terlihat berhenti atau berkurang.  

Jawaban yang samar-samar terlihat adalah urusan TKI di Malaysia pada dasarnya “sangat dibutuhkan” oleh kedua pihak yaitu Indonesia dan Malaysia.  

Banyak orang Indonesia membutuhkan pekerjaan yang di Indonesia sendiri kondisinya kurang menjanjikan, sementara di Malaysia banyak peluang kerja bagi TKI untuk dapat berkiprah di sana.

Dari sekian banyak berita yang menggambarkan betapa sengsaranya para TKI di Malaysia,  dipastikan kedua pemerintah pada dasarnya tetap secara rutin berusaha mencari cara-cara terbaik dalam upaya menyelesaikan masalah ini.  

Pembicaraan pejabat pemerintah kedua Negara dari bidang yang terkait sudah sering terdengar, namun yang sangat disayangkan adalah pemberitaan “negatif” tentang TKI tetap saja mengalir dari waktu ke waktu.  

Berita paling mutakhir adalah yang muncul pada tanggal 25 Mei 2016, tentang Pemerintah  Kerajaan Malaysia yang mengusir lagi 69 TKI illegal yang bekerja di negeri Sabah melalui Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara.

Upaya yang dilakukan kedua pemerintah adalah mengusahakan agar pengelolaan TKI yang mencari nafkah ke Malaysia dapat diorganisir dengan baik sesuai aturan yang berlaku bagi kedua Negara.  

Upaya yang kelihatannya sederhana ini ternyata memang tidak sesederhana kenyataan yang kerap dihadapi di lapangan.

Akhirnya beberapa upaya yang telah dilakukan, baik oleh pemerintah Indonesia sendiri maupun yang dikerjakan bersama dengan pihak Malaysia, terlihat masih belum menghasilkan sesuatu pencapaian yang memuaskan bagi kedua pihak.

Pada bulan Maret tahun 2016 yang lalu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Marsekal Purnawirawan Herman Prayitno, bersama dengan Rombongan Felda Global Ventures , BUMN Malaysia yang membidangi kelapa sawit berkesempatan bertandang ke NTB.  

Herman Prayitno sebagai penggagas utama dari kunjungan  ini mengatakan bahwa tujuan lawatan adalah untuk mempererat hubungan antara Indonesia dengan Malaysia melalui silaturahmi antara pihak perusahaan tenaga kerja Malaysia dengan keluarga pekerja di NTB, serta masyarakat setempat. 

Acara silaturahmi itu juga dirangkai dengan kegiatan penyerahan zakat dari Felda Global Ventures kepada 3 pondok pesantren di Lombok.  Di samping itu dilakukan pula penyerahan santunan kepada 18 keluarga TKI NTB yang bekerja di Malaysia sekaligus penyerahan asuransi kematian luar negeri untuk para keluarga  besar TKI.

Seperti diketahui bersama bahwa NTB adalah salah satu pemasok TKI yang bekerja di Malaysia.  Kesempatan tersebut digunakan oleh Dubes Herman Prayitno beserta rombongan untuk juga bersilaturahmi dengan Gubernur NTB TGH Zainul Majdi dan keluarga Tenaga Kerja Indonesia asal NTB yang bekerja di Malaysia bertempat di Gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernuran NTB.  

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com