Hindari Potongan Liar, Pemerintah Salurkan Bantuan PKH Secara Non-Tunai

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sedang berupaya memaksimalkan penyaluran seluruh program bantuan sosial yang ada agar tepat sasaran.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan seluruh bantuan sosial bakal didistribusikan secara nontunai.

Hal tersebut untuk memaksimalkan supaya bantuan sosial pemerintah memiliki nilai produktivitas bagi penerimanya. Salah satu item yang sedang diujicobakan adalah penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH).

"Sebetulnya ini besarannya adalah bansos non tunai. Jadi format untuk mendistribusikan seluruh bansos dengan cara non tunai. Salah satunya PKH. Supaya lebih maksimal," ujar Khofifah saat ditemui usai rapat koordinasi mekanisme penyaluran Program Keluarga Harapan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2016).

Format penyaluran secara tunai, kata Khofifah, dinilai lebih efektif untuk menghindari adanya praktik pemotongan liar. Pemerintah pun sedang melakukan uji coba implementasi penyaluran format bansos non tunai bekerjasama dengan Bank Nasional Indonesia (BNI).

Setiap penerima akan mendapat nomor rekening bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah dalam menyalurkan bantuan PKH.

Penerima PKH bisa mengambil sebagian uangnya langsung melalui bank dan sebagian yang tidak diambil bisa disimpan di rekening. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi antre berjam-jam untuk mendapatkan bantuan dan memiliki kelonggaran waktu dalam mengakses bantuan pemerintah. Penerima bantuan tidak harus mengikuti jadwal pencairan dana.

"Penerima PKH akan mendapat nomor rekening. Mereka bisa ambil kapan saja sesuai keperluan. Sisanya bisa diambil di ATM atau ditabung. Sehingga tidak harus antre panjang dan mengikuti jadwal pencairan. Tidak harus diambil semua di hari yang sama. Ini yang sedang kami uji coba melalui BNI," ungkapnya.

Menurut Khofifah dari banyak riset yang dilakukan oleh Bank Dunia, TNP2K dan Bappenas menunjukkan Program Keluarga Harapan memiliki signifikansi tertinggi dalam menurunkan kemiskinan.

Berdasarkan data Kemensos saat ini jumlah penerima PKH mencapai 3,5 juta kepala keluarga. Rencananya angka ini akan bertambah 6 juta pada November 2016.

"Sekarang 3,5 juta. November nanti Insya Allah akan masuk 6 juta. Jadi akan ada tambahan 2,5 juta itu akan menerima pada pencairan tahap keempat. Setahun ada 4 pencairan," kata Khofifah.

Sementara itu Khofifah memaparkan ada 42 Kabupaten yang belum menerima bantuan PKH. Tujuh belas diantaranya merupakan kabupaten di Pegunungan Tengah Papua.

Khofifah menargetkan pada November semua kabupaten seluruh Indonesia akan tersentuh program PKH. "Insya allah rata November nanti semua rata," pungkasnya.