Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly: Jangan Melawan Terorisme dengan Kekerasan

Kompas.com - 07/07/2016, 15:01 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie berharap Pemerintah Indonesia berhati-hati dalam membuat kebijakan terkait upaya pemberantasan terorisme.

Menurut dia, para pemimpin dunia seharusnya tidak membuat kebijakan yang justru akan melahirkan kekerasan seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat dengan War on Terror-nya.

"Saya imbau kepada Pemerintah, jangan melawan kekerasan dengan kekerasan karena malah nanti akan aksi-aksi teror yang baru. Jangan membuat keputusan yang menciptakan kekerasan. Itu hanya akan menciptakan kekerasan lain. Kita bisa belajar dari kegagalan Amerika Serikat soal pemberantasan terorisme," ujar Jimly saat ditemui di rumahnya, Pondok Labu Indah, Jakarta Selatan, Kamis (7/7/2016).

Hal itu disampaikan Jimly menyikapi rentetan serangan teror menjelang Idul Fitri, baik di luar negeri maupun di Indonesia.

(baca: Raja Salman Akan Bertindak dengan "Tangan Besi" Para Pencuci Otak Pemuda Arab Saudi)

Jimly berpandangan, kebijakan tersebut dapat memicu aksi-aksi teror yang baru. Dia percaya apabila kekerasan dilawan dengan kekerasan tidak akan membawa solusi dalam mencegah tindak pidana terorisme.

Oleh sebab itu, Indonesia sebaiknya belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam memerangi terorisme, jangan sampai kebijakan yang diambil justru malah menyuburkan aksi teror.

Dia pun berharap serangkaian peristiwa teror bom yang terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri tidak mengganggu proses silahturahim di tengah masyarakat.

(baca: Kapolri: Tidak Ada Cara Mujarab Antisipasi Aksi Teror Bom Bunuh Diri)

Menurut Jimly, serangkaian aksi teror tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya teroris itu adalah musuh bersama bangsa Indonesia dan tidak bisa dikaitkan dengan agama manapun.

"Setiap aksi teror itu musuh kemanusiaan dan semua tokoh agama harus merasakannya sebagai musuh bersama. Teroris tidak memiliki agama, sama sekali tidak berhubungan dengan agama. Apalagi dengan Islam sebagai agama yang damai," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Sebelumnya, telah terjadi serangan bom bunuh diri di tiga kota di Arab Saudi, yakni Madinah, Qatif, dan Jeddah, pada Senin (4/7/2016) sore waktu setempat.

(baca: Kapolri: Nur Rohman Diduga Pelaku Tunggal, Berasal dari Kelompok JADKN)

Kemudian, aksi bunuh diri juga terjadi di Mapolresta Surakarta, Jawa Tengah, pada Selasa (5/7/2016).

Kompas TV Jokowi: Aksi Kekerasan Harus Kita Kutuk
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com