Pemerintah Segera Umumkan Opsi Pembebasan 7 WNI yang Disandera

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya telah mengaktifkan crisis center untuk menangani kasus penyanderaan tujuh warga negara Indonesia oleh kelompok bersenjata di Filipina. Sejumlah upaya pembebasan pun tengah dikaji.

“Mungkin hari Selasa kita sudah dapatkan jawaban permulaan kemungkinan opsi-opsi yang akan kita ambil,” kata Luhut seusai menghadiri peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2016 di Jakarta, Minggu (26/6/2016).

Ketujuh WNI itu merupakan anak buah kapal tugboat Charles 001 dan tongkang Robi 152.

Mereka disandera dalam dua waktu berbeda di sekitar Laut Sulu pada 20 Juni lalu. (Baca juga: Penyandera WNI Berwajah Tampan, Bersih, dan Berkalung Peluru)

Atas tindakan tersebut, pemerintah melanjutkan moratorium pengiriman batubara ke Filipina.

Moratorium sebenarnya sudah dimulai setelah peristiwa penyanderaan kedua terjadi beberapa waktu lalu.

Kasus penculikan kali ini merupakan yang ketiga dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.

Luhut menambahkan, dalam upaya pengamanan wilayah laut perbatasan, Pemerintah Indonesia telah menjalin kerja sama dengan Malaysia dan Filipina.

Namun, hingga kini, implementasi dari kerja sama itu belum sepenuhnya berjalan.

“Ya, itu sudah dibicarakan oleh panglima TNI, ada beberapa yang belum jalan. Memang belum semua pihak melaksanakan itu,” ujar dia.

(Baca juga: WNI Disandera, Pelayaran ke Perairan Filipina Dihentikan)

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebelumnya beralasan, belum terealisasinya patroli bersama untuk mengamankan wilayah perbatasan disebabkan saat ini Filipina tengah dalam masa transisi pemerintahan.

Kendati demikian, Indonesia, kata dia, telah menyerahkan pola kerja sama pengamanan yang dapat diimplementasikan kepada Malaysia dan Filipina.