Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Fokuskan Pengembangan Natuna pada Sektor Migas, Perikanan, dan Pertahanan

Kompas.com - 23/06/2016, 20:06 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa rapat terbatas yang dilakukan Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri di Natuna menghasilkan tiga poin penting.

Dua poin di antaranya, kata Retno, terkait peningkatan ekonomi di wilayah tersebut. Sementara satu poin lainnya terkait pertahanan negara.

Poin pertama, kata Retno, Presiden meminta agar perekonomian di wilayah Natuna dan sekitarnya dikembangkan melalui sektor migas.

"Saya sudah bicara dengan Pak Menteri ESDM dan mendapat informasi bahwa di perairan sekitar Natuna terdapat enam belas blok," kata Retno di sela kunjungan pemerintah ke wilayah perairan Natuna, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (23/6/2016).

"Lima blok sudah berproduksi dan 11 blok sedang berekplorasi," ucapnya.

Kedua, lanjut Retno, peningkatan perekonomian melalui sektor perikanan.

"Ibu susi menyampaikan mengenai pengembangan sektor perikanan terutama pembangunan sentra kelautan dan perikanan secara terpadu," kata dia.

Ketiga, tambah Retno, pemerintah berencana mengembangkan pertahanan di wilayah perairan Natuna. Hal itu demi menjaga stabilitas keamanan dalam negeri.

"Panglima TNI juga tadi menyampaikan paparan mengenai rencana pengembangan pertahanan di wilayah Natuna dan sekitarnya," kata Retno.

Retno menambahkan, pengembangan wilayah terluar akan terus menjadi prioritas pemerintah. Salah satunya, yakni, perairan Natuna.

Tiga poin hasil ratas, menurut Retno, guna mengukuhkan kedaulatan dan hak berdaulat yang harus terus terpelihara dan terjaga.

Kompas TV TNI AL: Tembakan Peringatan Sesuai Prosedur
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com