Pemerintah Ingkar Janji, Komisi I Tolak Pengajuan Anggaran Kemhan-TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, Komisi I menolak pengajuan anggaran Kementerian Pertahanan-TNI tahun anggaran 2017 sebesar Rp 104 triliun - Rp 107 triliun. Pasalnya, pagu tersebut jauh di bawah seperti yang dijanjikan pemerintah.

"Janji pemerintah mengusahakan (anggaran Kemhan-TNI) 1,5 persen dari PDB, karena itu pagu yang diajukan jangan jauh dari yang dijanjikan sehingga ketika pengajuannya kami tolak dahulu," kata Hanafi di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (21/6/2016), seperti dikutip Antara.

Dia menjelaskan, jika pagu yang diajukan 1,5 persen dari PDB, maka anggarannya sekitar Rp 180 triliun sampai Rp 200 triliun.

Menurut dia, anggaran tersebut diperuntukkan bagi koordinasi, alutsista, kesejahteraan TNI, perumahan dan fungsi-fungsi lainnya.

"40 persen untuk belanja rutin, 20 persen lebih sedikit untuk belanja barang dan sisanya belanja modal," ujarnya.

Hanafi mengatakan, pemerintah beralasan tidak bisa memenuhi 1,5 persen dari PDB karena alasan ekonomi.

Namun, menurut dia, anggaran TNI tidak bisa diperlakukan sama dengan kementerian/lembaga lain. TNI merupakan tulang punggung negara dalam menjaga kedaulatan negara.

"Karena itu dalam penganggarannya ada termin khusus dari sisi politik anggaran terutama dari pihak Kemenkeu dan Bappenas," katanya.