Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan: Di Seluruh Dunia Ada Intelijen Kemenhan, Cuma di Indonesia yang Enggak Ada

Kompas.com - 13/06/2016, 22:18 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, keberadaan intelijen di tubuh Kementerian Pertahanan (Kemhan) merupakan hal yang wajar. 

Menurut dia, hal yang sama juga ada di sejumlah negara.

"Coba kamu keliling dunia tanya ada intelijen enggak di Kemhan-nya? Pasti ada. Cuma di sini yang tidak ada. Ini kan lucu," kata Ryamizard, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2016).

Ia menjelaskan, mereka yang menjadi intelien di Kemhan tak harus berasal dari TNI. Kemhan akan melakukan rekrutmen untuk menjaring pegawai di lembaga intelijen.

"Kalau TNI tidak mau diambil ya tidak apa-apa, kalau mau juga tidak apa-apa. Sebab kan TNI harus ada intelijen juga," papar Ryamizard. 

Ia menyebutkan, di negara-negara besar, intelijen terdiri dari intelijen luar negeri, dalam negeri, pertahanan, dan hukum. 

Ryamizard membantah jika intelijen saat ini belum efektif. Lembaga intelijen di bawah Kemhan, kata dia, murni untuk mengoptimalkan kinerja kementeriannya.

"Jadi kalau di kami intelijennya bersifat strategis, kalau di TNI operasional. Jadi saat ada ancaman, TNI yang menangani, itu yang dimaksud operasional," ujar Ryamizard.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menyatakan pengadaan lembaga intelijen di bawah Kemhan menyalahi undang-undang (UU) TNI dan Pertahanan Negara.

Alasannya, fungsi intelijen di Kemhan saat ini sudah ditangani oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) yang berada di bawah kendali TNI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com