JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, keberadaan intelijen di tubuh Kementerian Pertahanan (Kemhan) merupakan hal yang wajar.
Menurut dia, hal yang sama juga ada di sejumlah negara.
"Coba kamu keliling dunia tanya ada intelijen enggak di Kemhan-nya? Pasti ada. Cuma di sini yang tidak ada. Ini kan lucu," kata Ryamizard, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2016).
Ia menjelaskan, mereka yang menjadi intelien di Kemhan tak harus berasal dari TNI. Kemhan akan melakukan rekrutmen untuk menjaring pegawai di lembaga intelijen.
"Kalau TNI tidak mau diambil ya tidak apa-apa, kalau mau juga tidak apa-apa. Sebab kan TNI harus ada intelijen juga," papar Ryamizard.
Ia menyebutkan, di negara-negara besar, intelijen terdiri dari intelijen luar negeri, dalam negeri, pertahanan, dan hukum.
Ryamizard membantah jika intelijen saat ini belum efektif. Lembaga intelijen di bawah Kemhan, kata dia, murni untuk mengoptimalkan kinerja kementeriannya.
"Jadi kalau di kami intelijennya bersifat strategis, kalau di TNI operasional. Jadi saat ada ancaman, TNI yang menangani, itu yang dimaksud operasional," ujar Ryamizard.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menyatakan pengadaan lembaga intelijen di bawah Kemhan menyalahi undang-undang (UU) TNI dan Pertahanan Negara.
Alasannya, fungsi intelijen di Kemhan saat ini sudah ditangani oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) yang berada di bawah kendali TNI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.