Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Dukung Kepres Hari Lahir Pancasila

Kompas.com - 01/06/2016, 20:59 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. 

"Hari ini adalah hari yang cukup bersejarah bagi bangsa Indonesia. Di mana Presiden Jokowi menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, dan menjadikan 1 Juni sebagai hari libur nasional," ujar Karding di Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Menurut Karding, keputusan presiden tersebut harus diterima sebagai keputusan bangsa Indonesia, terlepas dari perdebatan bahwa Pancasila lahir 1 Juni atau 18 Agustus. 

"Saya pribadi awalnya berpandangan bahwa hari lahir Pancasila secara normatif, karena termaktub dalam UUD NKRI 1945 yang disahkan pada tanggal tersebut," kata dia.

(Baca: Pidato Bung Karno 1 Juni, Tonggak Sejarah Lahirnya Pancasila)

Karding mengatakan sejarah mencatat bahwa konsepsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia oleh Bung Karno dan para founding father mengalami pergolakan pemikiran.

Awalnya, terdapat kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, namun setelah mendapat masukan dan pertimbangan dari kawan-kawan Indonesia Timur, tujuh kata tersebut diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. 

"Sekali lagi mari kita terima 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Kami berharap dengan peringatan kelahiran Pancasila ini, kami menghargai karya besar para tokoh bangsa, jangan lupakan sejarah," kata dia.

Karding menambahkan, bangsa ini harus berkomitmen untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

(Baca: Perubahan Urutan Pancasila dan Perdebatan "Syariat Islam" di Piagam Jakarta)

"Kami pastinya juga berharap generasi muda senantiasa diingatkan dengan momentum ini. Lalu apa yang harus dilakukan agar Pancasila ini menjadi ahlak bangsa, pandangan hidup bangsa," tutur dia.

Karding pun mengusulkan empat poin penting agar Pancasila dapat menjadi bagian kehidupan masyarakat.

Pertama, memasukkan Pancasila pada kurikulum pendidikan di semua jenjang. Kedua, negara harus hadir dalam mensosialisasikan Pancasila.

Ketiga, perlu satu badan atau lembaga khusus yang bertugas mensosialisasikan Pancasila dan mendakwakan Pancasila seperti P4 dulu dengan metode dan konten yg menyesuaikan jaman. Keempat, beri penguatan pada keluarga agar mengajarkan Pancasila  sejak dini.

"Yang tidak kalah pentingnya adalah pemimpin, tokoh masyarakat supaya memberi contoh dan tauladan hidup Pancasila," ucap dia.

(Baca: Di Bawah Rindangnya Pohon Sukun, Lima Butir Pancasila Itu Tercipta....)

Pernyataan Sekjen PKB diamini Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa, Cucun A Syamsurijal. Menurut dia, Garda Bangsa mendukung penuh Keputusan Presiden (Kepres) yang menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila.

"DKN Garda Bangsa mendukung penuh Kepres tentang 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab Garda Bangsa dan generasi muda PKB serta NU untuk mengawal nilai Pancasila dan tegaknya NKRI sebagaimana prinsip DPP PKB," tutur dia.

Sejalan dengan Ketum Garda Bangsa, Sekjen DKN Garda Bangsa, Nasirudin Cholil menjelaskan, Garda Bangsa akan selalu ikut mengawal bersama elemen muda lain dalam proses sosialisasi dan penanaman nilai dan jiwa Pancasila kepada generasi muda.

Kompas TV Jokowi Peringati Hari Lahir Pancasila di Bandung
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com