Pemerintah Diminta Investigasi Auktor Intelektual Perusakan Masjid Ahmadiyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil ketua Pengurus Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU), Luluk Nur Hamidah, meminta pemerintah segera melakukan investigasi atas peristiwa perusakan Masjid Ahmadiyah di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Ringin Arum, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin (23/5/2016) dini hari.

Auktor intelektual dan pelaku lapangan dalam peristiwa itu harus diproses hukum.

"Saya minta pemerintah segera merespons, lakukan investigasi dan memproses secara hukum dengan seadil-adilnya terhadap para pelaku atau pihak yang sengaja mendorong, menyuruh, memprovokasi dan mengambil keuntungan dari tindakan perusakan Masjid Ahmadiyah di Kendal," ujar Luluk saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/5/2016).

Luluk menyayangkan aparat penegak hukum yang dinilai tidak tanggap mencegah peristiwa itu.

Ia menekankan, pemerintah dan penegak hukum wajib memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara, apapun agama dan keyakinannya.

Tindakan diskriminatif terhadap orang lain dengan mengatasnamakan agama sama sekali tidak dapat dibenarkan.

"Ini semua tidak akan menyelesaikan apa-apa, justru memperburuk wajah agama itu sendiri. Saya juga menyayangkan kenapa aparat telat melakukan pencegahan," ujar Luluk.

Massa tak dikenal

Sebelum dirusak massa tak dikenal, Senin (23/5/2016) dini hari, Masjid Ahmadiyah di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Ringin Arum, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, didatangi lurah dan camat setempat.

Ta'zis, Ketua Jemaah Masjid Ahmadiyah itu, mengatakan, sang lurah dan camat datang ke masjid pada Rabu (18/5/2016) sekitar pukul 08.30 WIB.

Persoalan yang dibicarakan adalah keberadaan masjid yang ditolak oleh sebagian penduduk setempat.

Masjid tersebut telah mengantongi sertifikat dan izin mendirikan bangunan (IMB) sejak awal dibangun pada 2003.