Bertemu 1.300 WNI di Korea, Jokowi Ungkap Masalah yang Paling Sulit Diatasi

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan 1.300 warga negara Indonesia dan diaspora Indonesia saat berada di Seoul, Korea Selatan, Minggu (15/5/2016).

Dalam pertemuan itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintahan dalam mencegah korupsi dengan memperbaiki sistem kerja yang efisien dan transparan.

Dia juga berbicara soal peran instrumental KPK dalam kampanye antikorupsi di era kekuasaannya.

"Kalau sistem terbangun baik, ruang korupsi jadi tidak ada. Penindakan dilakukan secara masif dan keras oleh KPK," kata Jokowi kepada di Lotte Hotel, Seoul, Minggu.

Peserta forum Diaspora kemudian bertanya kepada Jokowi soal hal paling rumit yang dialami saat menjabat presiden. Jokowi menjawab bahwa korupsi adalah masalah terumit pertama.

Jokowi menjelaskan, fokus utama pemerintahannya saat ini adalah membangun sistem untuk mencegah kesempatan korupsi.

"Perbaiki sistemnya. Misalnya BKPM, dulu bisa berbulan-bulan, sekarang tiga jam. Cegah gratifikasi dan amplop-amplop," kata Jokowi.

Hal kedua yang disebutkan Jokowi adalah penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

"Walau Eropa di atas 30 persen, di Indonesia 5,6 persen tapi dikali 250 juta bukan angka kecil, bukan angka sedikit," tutur Jokowi.

Hal ketiga adalah menyelesaikan masalah kemiskinan, yang disebut Jokowi sebagai hal rumit ketiga yang harus dia atasi. Jokowi menyatakan  kesenjangan si kaya dan si miskin harus dihilangkan.

Keempat, Jokowi sedang mengatasi kesenjangan wilayah dengan membangun infrastruktur transportasi seperti pelabuhan, bandara,  jalan tol dan jalur kereta api di luar Pulau Jawa.

"Kelima, tentu saja kami ingin pertumbuhan ekonomi meningkat lagi. Tapi masalahnya semua negara pertumbuhannya turun," ujarnya.

Pemerintah Indonesia sedang melakukan promosi investasi dan bisnis kepada investor, baik lokal maupun asing, melalui deregulasi ekonomi untuk kemudahan bisnis.

Selain itu, pembangunan infrastruktur transportasi juga diharapkan mendongkrak kesenjangan ekonomi dan memperkuat ketersambungan antarpulau yang dapat mengerek turun biaya logistik.

Menurunnya biaya logistik, akan otomatis menurunkan harga barang kebutuhan pokok di daerah, terutama di pelosok.

Presiden melawat Korea Selatan pada 15-18 Mei 2016 dengan membawa sejumlah agenda antara lain kerja sama politik dan ekonomi serta kebudayaan. (Bayu Prasetyo)