Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan Pastikan 4 WNI yang Disandera Abu Sayyaf dalam Keadaan Sehat

Kompas.com - 09/05/2016, 15:00 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, kondisi empat WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf dalam keadaan sehat.

Dia mengaku terus berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk membebaskan keempat WNI tersebut.

Ia menekankan, pembebasan keempat WNI yang menjadi sandera harus dilakukan dengan koordinasi terpusat.

"Keadaan empat WNI yang jadi sandera kondisinya dalam keadaan yang bagus, mereka sehat. Dari pihak Kemenhan kami terus berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat," kata Ryamizard, saat acara Pelepasan Satgas Pamtas Indonesia-Papua Nugini Yonif Para Raider 330 Kostrad, Senin (9/5/2016) pagi, di Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta.

Dia menambahkan, tidak ada uang tebusan yang disiapkan untuk membebaskan keempat WNI yang masih disandera tersebut.

"Makanya kami pun berharap proses pembebasan bisa lancar, hari ini kami bisa memastikan kondisi empat WNI itu dalam keadaan sehat, tapi besok-besok kan enggak tau," lanjut Ryamizard.

Kondisi para WNI itu, kata da, diperoleh dari seorang informan.

Sebelumnya, sebanyak sepuluh WNI yang menjadi sandera kelompok Abu Sayyaf berhasil dibebaskan pada Minggu (1/5/2016) tengah hari.

Kepala Kepolisian Jolo, Junpikar Sitin mengatakan, beberapa orang tak dikenal mengantar sepuluh WNI yang menjadi kru kapal itu ke kediaman Gubernur Abdusakur Tan Jnr di Pulau Jolo di tengah hujan lebat.

Saat ini, Abu Sayyaf masih menyandera 11 orang, yaitu empat WNI, empat warga Malaysia, serta masing-masing seorang warga Kanada, Norwegia, dan Belanda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com