Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tommy Soeharto dan Setya Novanto Berpotensi Perburuk Citra Partai Golkar

Kompas.com - 04/05/2016, 10:12 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pencalonan putra Presiden kedua RI Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tomy Soeharto dan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar berpotensi semakin memperburuk citra partai di mata masyarakat.

Baik Tommy maupun Novanto, keduanya mencalonkan diri sebagai calon ketua umum Partai Golkar untuk pemilihan di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 15 Mei 2016 mendatang.

"Kalau terpilih mereka justru akan mendiskreditkan suara Golkar sendiri di pilkada, pileg atau pilpres. Cukup signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap Golkar," ujar Pakar Komunikasi Politik Lely Arrianie saat dihubungi, Rabu (4/5/2016).

Ketua Program Pascasarjana Komunikasi Universitas Jayabaya Jakarta itu menuturkan, dalam memilih ketua umum partai, harus dipertimbangkan kualitas dan kapasitas seorang kandidat.

(Baca: Tommy Soeharto Ajukan Diri sebagai Caketum Golkar)

Para pemilik hak suara di Munaslub pun diminta untuk mempertimbangkan secara rasional dalam memilih ketua umum baru.

Lely menambahkan, pada periode kepengurusan ini, Partai Golkar harus semakin bijak dalam menentukan figur terbaik yang paling tepat untuk memimpin partai.

Perlu dipertimbangkan untuk memprioritaskan kader yang steril dari cerita negatif di masa lalu, steril dari kontraproduktif dari faksi-faksi dalam tubuh Golkar sendiri, serta bisa diterima semua pihak.

"Semua iohak bukan hanya orang Golkar, tapi juga masyarakat pemilih yang akan memilih Golkar ke depan," imbuh dia.

(Baca: Internal MKD Beda Tafsir soal Ada atau Tidaknya Sanksi Etik Setya Novanto)

Untuk diketahui, Tommy Soeharto dan Setya Novanto mengajukan diri sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Namun, pencalonan mereka mengundang polemik. Hal ini tak lepas dari jejak rekam keduanya yang penuh kontroversi.

Tommy sempat divonis bersalah karena merencanakan pembunuhan terhadap Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita pada 26 Juli 2001, kepemilikan senjata api dan amunisi, dan sengaja melarikan diri. Dia mendekam dalam penjara dari tahun 2002 hingga 2006.

Sementara Setya Novanto beberapa bulan lalu ramai diberitakan soal kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden. Setya bersama pengusaha Riza Chalid diduga mencatut nama presiden dan wakil presiden untuk meminta jatah saham PT. Freeport Indonesia.

(Baca: Jokowi: Tak Apa Saya Dibilang "Koppig", tetapi kalau Sudah Meminta Saham, Tak Bisa!)

Kasus itu kemudian disidang oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pemungutan suara untuk memvonis Novanto pun sudah dilakukan dengan sebagian besar suara menyatakan Setya Novanto bersalah dan pantas diberi sanksi sedang.

Akan tetapi, saat pemungutan suara berlangsung, Novanto mengundurkan diri dari posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Akhirnya, kasus itu pun ditutup MKD tanpa ada kejelasan sanksi terhadap Novanto.

Kompas TV Tommy Soeharto Maju Jadi Caketum Golkar?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com