ICW: Partai Golkar Masih Jauh dari Harapan untuk Menghapus Politik Uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengkritik penetapan syarat setoran uang sebesar Rp 1 miliar bagi setiap calon ketua umum Partai Golkar.

Donal mengatakan, syarat itu menunjukkan bahwa partai tersebut jauh dari harapan untuk menghapus praktik politik uang.

(Baca Tokoh Poros Muda Golkar Tak Setuju Setoran Rp 1 Miliar Bagi Setiap Caketum)

"Partai Golkar masih jauh dari harapan untuk menghapus praktik politik uang. Bagaimana mungkin kalau semuanya selalu disyaratkan dengan uang," ujar Donal ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/4/2016).

Ia menilai bahwa berapa pun besarnya jumlah setoran yang ditetapkan, hal itu secara tidak langsung juga merupakan bentuk lain dari politik uang dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar pada bulan depan.

Syarat setoran bagi calon ketua umum yang ditetapkan dalam rapat pleno beberapa waktu lalu, menurut Donal, bisa dilihat sebagai "tiket" bagi yang harus dibeli seseorang agar dirinya bisa mencalonkan diri sebagai ketua dalam munaslub.

"Saya menilai mau berapa pun jumlah nominal, esensinya secara tidak langsung itu adalah bentuk praktik politik uang dalam munaslub Partai Golkar," ujarnya.

Sebagai salah satu partai besar, Golkar semestinya tidak lagi berkutat dalam persoalan uang. Yang harus dilakukan pengurus Golkar saat ini, kata Donal, adalah mencari metode-metode dalam melakukan kaderisasi. Itu perlu agar kader-kader yang dihasilkan memiliki visi-misi ideal saat mencalonkan diri sebagai pemimpin partai maupun pejabat publik.

"Kalau seperti ini terus, dikhawatirkan akan menciptakan kader-kader yang korup karena sistem yang dibangun selalu berkenaan dengan uang," ujarnya.

Pekan ini, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan bahaw rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan bahwa setiap calon ketua ketua umum akan dibebani setoran sebesar Rp 1 miliar.

"Uang caketum ditetapkan Rp 1 miliar, uang saku daerah ditiadakan," kata Aburizal usai menutup rapat pleno DPP Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/4/2016).

(Baca Golkar Patok Setoran Rp 1 M untuk Setiap Caketum)

Adapun mengenai sumbangan munaslub, Aburizal mengharapkan semua kader ikut berpartisipasi mulai dari DPP, anggota, hingga para calon ketua umum.

Sumbangan itu sukarela. Adapun uang transportasi akan disesuaikan dengan masing-masing daerah.

"Yang jauh lebih besar, yang dekat lebih kecil," ujar Abirizal.

Ketua Steering Committee Munaslub Partai Golkar Nurdin Halid menyebutkan, angka Rp 1 miliar diperoleh dari kesepakatan rapat pleno DPP Partai Golkar dan sesuai yang diatur dalam Pasal 37 tentang keuangan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

"Semua diputuskan aklamasi," ujar Nurdin.