Nelayan Muara Angke Minta Presiden Batalkan Proyek Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kelompok nelayan tradisional di Muara Angke mengeluhkan kesulitan yang ditimbulkan akibat proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Para nelayan meminta agar Presiden Joko Widodo membatalkan proyek reklamasi tersebut.

"Presiden harus turun tangan. Ada apa di proyek ini, saya mohon Presiden berani berpihak kepada rakyat," ujar Kuat, salah satu perwakilan nelayan yang datang ke Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Kuat dan rekan-rekannya sesama nelayan meminta agar Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan presiden untuk membatalkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Para nelayan merasa pembangunan pulau-pulau telah menyulitkan nelayan untuk mencari ikan di sekitar Teluk Jakarta. Akibatnya, para nelayan tradisional harus melaut ke tempat yang lebih jauh.

"Para nelayan harus mencari ke luar daerah tangkapannya. Berarti akomodasi uang beli solar itu bertambah, pengeluaran bertambah. Ekonomi kita lagi susah, kenapa nelayan dibikin susah," kata Kuat.

Reklamasi di Teluk Jakarta kembali menjadi polemik setelah terungkapnya kasus suap yang melibatkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

Suap tersebut diduga terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

(Baca: KPK: Suap untuk Sanusi Terkait Raperda Reklamasi)

Selain Sanusi, KPK juga menahan Ariesman Widjaja dan karyawan PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro. Keduanya diduga sebagai pemberi dan perantara suap.

(Baca: Presdir APL Akui Beri Suap Rp 2 Miliar ke Sanusi)