Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peserta Seleksi Kompolnas Ada yang Diadukan Kasus KDRT Hingga Rekening Gendut

Kompas.com - 30/03/2016, 14:38 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia seleksi calon komisioner Komisi Kepolisian Nasional menerima lebih dari 100 masukan masyarakat terkait rekam jejak para peserta seleksi.

Sekretaris Pansel Yenti Ganarsih mengatakan, beberapa masukan tersebut menunjukkan adanya indikasi sejumlah peserta terlibat perkara hukum.

"Ada orang merasa pernah teraniaya oleh yang bersangkutan, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dia bawa pengacara dan datang bawa bukti bukti," ujar Yenti di kantor Kompolnas, Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Yenti mengatakan, ada juga peserta yang harta kekayaannya tidak sesuai dengan penghasilannya. Hal tersebut ditemukan setelah mendapat masukan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTAK).

(Baca: 24 Orang Lolos Tes Kompetensi Seleksi Calon Komisioner Kompolnas)

Pansel pun menindaklanjuti laporan itu ke penegak hukum yang berhak menanganinya. Jika peserta itu terindikasi melakukan pidana, kata Yenti, pansel langsung tidak meloloskan.

"Ada beberapa yang krusial sehingga minta Irwasum Polri untuk orang tertentu itu didalami dulu. Kita telusuri," kata Yenti.

Menurut Yenti, meski peserta melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang bersih, namun belum tentu peserta tersebut benar-benar bersih dari pelanggaran hukum. Oleh karena itu, pansel meminta masukan masyarakat agar informasi yang diterima berimbang.

(Baca:  Kompolnas Diharapkan Mampu Bersinergi dan Berkomunikasi dengan Polri)

Anggota pansel Neta S Pane mengatakan, pihaknya menggunakan asas praduga tak bersalah terhadap para peserta.

Pansel melakukan kroscek ke lembaga penegak hukum untuk memastikan apakah yang bersangkutan benar-benar memiliki catatan buruk dari segi hukum.

"Kita cek juga ke tempat domisilinya seperti apa sehingga kita tidak dianggap fitnah. Jangan sampai salah menilai orang," kata Neta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com