Pemerintah Dinilai Lambat Ambil Keputusan soal Polemik Taksi "Online"

Kompas.com - 23/03/2016, 11:55 WIB

Ihsanuddin

Penulis

Lihat Foto

Gabungan sopir taksi dan bajaj memarkirkan taksi di kawasan Monumen Nasional saat melakukan aksi demonstrasi di Jakarta, Selasa (22/3/2016). Mereka menuntut pemerintah menutup angkutan umum berbasis online karena dianggap mematikan mata pencaharian mereka. KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES(KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES)

Gabungan sopir taksi dan bajaj melakukan aksi demonstrasi di sepanjang Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (22/3/2016). Mereka menuntut pemerintah menutup angkutan umum berbasis online karena dianggap mematikan mata pencaharian mereka.

Sopir taksi melakukan aksi demonstrasi di sepanjang Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (22/3/2016). Mereka menuntut pemerintah menutup angkutan umum berbasis online karena dianggap mematikan mata pencaharian mereka.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah dinilai lambat mencari solusi dalam menghadapi polemik munculnya transportasi berbasis aplikasi, seperti Uber dan Grab Car.

Demonstrasi yang dilakukan sopir taksi konvensional untuk memprotes keberadaan Uber dan Grab Car sudah dilakukan sejak Senin (14/3/2016) lalu dan berlanjut pada Selasa (22/3/2016) kemarin, dengan sejumlah aksi anarkistis di sejumlah titik.

Namun, saat ini, pemerintah belum mengeluarkan keputusan atau kebijakan untuk mengatasi masalah ini.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Gabungan sopir taksi dan bajaj melakukan aksi demonstrasi di sepanjang Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (22/3/2016). Mereka menuntut pemerintah menutup angkutan umum berbasis online karena dianggap mematikan mata pencaharian mereka.

"Inilah akibatnya apabila negara tidak segera hadir menyelesaikan polemik yang melibatkan banyak orang dan banyak pihak, anarkisme kemudian terjadi di mana-mana karena pemerintah dianggap tidak mampu bersikap adil," kata anggota Komisi V DPR Miryam S Haryani saat dihubungi, Rabu (23/3/2016).

Menurut dia, kondisi ini sudah diprediksi sejak jauh-jauh hari.

"Negara harus segera hadir menghindari gelombang anarkisme yang lebih besar," ujar politisi Partai Hanura ini.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Gabungan sopir taksi dan bajaj memarkirkan taksi di kawasan Monumen Nasional saat melakukan aksi demonstrasi di Jakarta, Selasa (22/3/2016). Mereka menuntut pemerintah menutup angkutan umum berbasis online karena dianggap mematikan mata pencaharian mereka. KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES

Miryam pun mengimbau agar para sopir taksi dan angkutan umum konvensional dapat menahan diri sampai menunggu pemerintah mencari solusi yang tepat.

Dia menilai, langkah pemerintah memang lambat. Namun, hal tersebut bukan alasan untuk berbuat aksi anarkistis.

"Demontrasi dalam rangka menyampaikan aspirasi adalah wajar dan sah-sah saja selama tidak mengganggu dan merusak fasilitas umum, apalagi sampai merugikan orang lain," kata dia.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Sopir taksi melakukan aksi demonstrasi di sepanjang Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (22/3/2016). Mereka menuntut pemerintah menutup angkutan umum berbasis online karena dianggap mematikan mata pencaharian mereka.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengakui, pemerintah belum dapat memutuskan regulasi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan antara pihak pengemudi angkutan darat dan angkutan berbasis aplikasi.

"Sekarang ini kami belum tahu," ujar Luhut di kantornya, Selasa (22/3/2016).

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara baru akan bertemu pada hari ini untuk membicarakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.