Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pak SBY, Tirulah Pak Habibie...

Kompas.com - 19/03/2016, 14:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang mantan presiden seyogianya memberikan keleluasaan kepada penggantinya untuk menjalankan kebijakannya sendiri. Mengeluarkan pernyataan agar penggantinya meneruskan kebijakan yang pernah dibuatnya adalah hal yang tidak bijaksana.

"Saya anggap, Pak SBY kemarin itu memang agak keliru. Waktu bicara, teruskan program saya, jangan dihapus. Enggak usah begitulah, enggak baik," ujar wartawan senior Budiarto Shambazy ditemui usai diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/3/2016).

Baca: SBY Minta Program pada Eranya Tak Dihapus Jokowi.

"Biarkanlah Presiden baru menjalankan tugas. Enggak perlu meminta meniru yang lama. Apalagi dia kan punya hak untuk mau menghapus program presiden lama atau tidak," lanjut dia.

Bas pun mencontohkan Presiden ketiga RI BJ Habibie yang menurutnya memiliki sikap yang arif dan bijaksana meski berstatus mantan presiden.

Habibie, sebut Bas, saat ini lebih aktif di dalam kegiatan sosial daripada cuma mengomentari kebijakan-kebijakan rezim pemerintah setelah dia. Misalnya, yakni dua rumahnya di Jerman diwakafkan untuk kerja sosial.

"Tirulah Pak Habibie. Sampai sekarang masih ada jejak sumbangannya bagi bangsa dan negara," ujar Bas.

"Mungkin, Pak SBY bikinlah lembaga sosial yang membantu rakyat miskin. Itu akan lebih baik daripada mencela atau meminta Jokowi, jangan menghapus program saya," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com