Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Tak Benahi Proses Penjaringan, Tren Calon Independen Akan Meningkat

Kompas.com - 18/03/2016, 18:06 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Center For Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menuturkan, ada tren calon independen bermunculan jika partai tak membenahi proses penjaringan kandidat calon kepala daerah.

"Akan ada kecenderungan orang-orang yang populer dan (orang-orang) yang susah mendapatkan tiket pencalonan di Pilkada akan maju dari jalur perseorangan," kata Arya di Media Center Badan Pengawas Pemilu RI, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (18/3/2016).

Menurut Arya, partai politik harus memberlakukan mekanisme penjaringan kandidat yang transparan, tanpa politik mahar.

Partai juga diminta memberikan kesempatan pada siapa pun untuk mendapatkan peluang yang sama untuk dicalonkan.

Selain Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Arya juga mencontohkan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, yang juga maju lewat jalur independen karena kasus dualisme Partai Golkar.

Arya memaparkan, pada Pilkada Serentak 2015, kemenangan calon kepala daerah independen memang masih kecil, tidak sampai 5 persen.

Dari total calon independen yang maju ke Pilkada, hanya 13 yang menang di seluruh Indonesia.

Namun, jumlah pemenang pilkada dari calon independen lebih banyak di tingkat kota daripada kabupaten.

Warga perkotaan, menurut Arya, cenderung lebih rasional, kritis dan mudah mendapatkan informasi.

"Yang maju di perkotaan sekitar 25 persen, sementara di kabupaten hanya 19 persen dan provinsi 10 persen," kata Arya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com