Ketua DPD Minta Para Menteri Tak Hanya Berdebat Tanpa Hasil

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menilai, Presiden Joko Widodo sudah cukup tegas dalam memberikan arahan kepada jajarannya di Kabinet Kerja.

Menurut dia, silang pendapat antarmenteri yang muncul ke publik karena faktor kekhilafan para menteri.

"Barangkali sebagai manusia terjebak dalam situasi media sosial itu manusiawi. Tapi alangkah eloknya (perdebatan) diselesaikan internal, (bicara di) media sosial (cukup) hal-hal informal," ujar Irman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (4/3/2016).

Irman tak tidak terlalu mempersoalkan terjadinya silang pendapat itu. Bagi dia, sepanjang perdebatan yang dilakukan mampu memberikan hasil positif di dalam proses perumusan kebijakan dan kinerja, maka hal itu sah-sah saja dilakukan.

Kendati demikian, Irman meminta, agar menteri tak hanya sekedar berdebat, tanpa mampu menghasilkan kerja nyata. (baca: Zulkifli Anggap Kegaduhan Kabinet Kurangi Wibawa Jokowi)

"Rakyat itu menginginkan hasilnya, bukan perdebatannya," ujarnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya berulang kali meminta menteri-menterinya tidak menunjukkan perbedaan pendapat di ruang publik. Hal ini untuk menghindari kegaduhan. (Baca: Soal Kegaduhan di Internal Kabinet, Jokowi Diminta Belajar dari SBY)

Kegaduhan di internal kabinet dikhawatirkan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan dikhawatirkan berdampak negatif untuk iklim investasi nasional.

Pada sejumlah kesempatan, Jokowi selalu menekankan pentingnya soliditas kabinet. Pelaksanaan program akan cepat terealisasi jika para menteri saling mendukung.

(Baca: Jokowi Bakal Evaluasi Menteri yang Sering Bikin "Rame" di Ruang Publik)

Kenyataannya, instruksi Presiden itu belum dilaksanakan penuh oleh menteri-menterinya. Masih ada saja pembantu Presiden yang saling kritik dan saling sindir di ruang publik.

Catatan Kompas, setidaknya ada sejumlah silang pendapat di kabinet.

1. Proyek pembangkit listrik 35.000 MW

Beda pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Rizal menganggap proyek tersebut tidak realistis. Rizal juga menyebut perubahan target dari 35.000 MW menjadi 16.000 MW.