SBY "Kopi Darat" dengan "Netizen" Bahas Revisi UU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan kopi darat dengan netizen di Raflles Hills Cibubur, Sabtu (19/2/2016).

SBY bersama jajaran Partai Demokrat akan mendengar pandangan netizen yang terpilih mengenai rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

SBY sudah meminta pendapat netizen mengenai revisi UU KPK melalui akun facebook dan twitternya sejak 13 Februari 2016. (baca: Kami Dukung KPK sampai Kapan Pun...)

Untuk menghimpung tanggapan itu, SBY membuat tanda pagar khusus #uukpksby.

"Terkait revisi UU KPK, apa pendapat anda? Setuju/tidak? Mengapa? Jika setuju, materi apa yg perlu diubah/ditambah? #uukpksby" kata SBY melalui akun Twitter @SBYudhoyono.

Terkait revisi UU KPK, apa pendapat anda? Setuju/tidak? Mengapa? Jika setuju, materi apa yg perlu diubah/ditambah? #uukpksby

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) February 13, 2016

Dalam waktu 26 jam, kata SBY, netizen yang memberikan retweet dan komentar twitter mencapai 6.647 akun.

Dari jumlah itu, 70 persen netizen menolak revisi UU KPK, 12 persen menyatakan setuju, dan 18 persen sisanya menjawab lain-lain.

Setelah mendengar pendapat netizen itu, Demokrat yang sebelumnya sempat menyatakan setuju dengan revisi UU KPK, kini makin mantap memberikan penolakan. (baca: SBY Makin "Pede" Tolak Revisi UU KPK Setelah Dengar Pendapat "Netizen")

"Suara rakyat seperti ini penting bagi saya dan juga Partai Demokrat, karena ternyata makin memperkuat sikap dan pandangan kami," kicau SBY.

Meski begitu, nampaknya SBY belum puas dan ingin mendengar langsung pendapat dari netizen.

Partai Demokrat sudah memilih sejumlah netizen yang beruntung untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan Presiden keenam RI itu.

(baca: Fadli Zon: Seolah DPR "Ngotot" Revisi UU KPK, Terus Presiden Jadi Pahlawan)

"Kopi darat ini adalah bentuk kepedulian Demokrat untuk mendapatkan aspirasi langsung dari masyarakat terkait dengan pro dan kontra draf revisi UU," ujar kata Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari.

Sedianya, pertemuan SBY dengan netizen itu digelar pada Selasa (16/2/2016). Namun, karena kendala teknis, pertemuan diundur hingga hari ini. (Baca: Luhut: Pimpinan KPK Tidak Bisa Menolak Revisi UU)

"Masalahnya teknis terkait representasi netizen. Akan ada 50 orang yang diundang yang bisa mewakili sejumlah besar warga Indonesia seperti Papua dan sebagainya. Karena itu, rencana pertemuan itu diundur," ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan.