Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Media Sosial Tak Boleh Dianggap Remeh dalam Melawan Terorisme

Kompas.com - 18/02/2016, 13:25 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hamdan Basyar menilai media sosial memiliki peran cukup berpengaruh dalam merubah kondisi sosial masyarakat.

Menurut Hamdan, media sosial dapat menjadi senjata yang cukup ampuh dalam melawan terorisme.

"Media sosial tidak bisa dianggap remeh. Twitter dan media sosial lainnya dapat mendorong suatu perubahan dengan dahsyat," ujar Hamdan dalam diskusi "Membedah Pola Gerakan Radikal di Indonesia", di Gedung LIPI, Jakarta, Kamis (18/2/2016).

(Baca: Di Belanda, Data Intelijen Bisa Jadi Alat Bukti Kasus Terorisme Tanpa Langgar HAM)

Menurut Hamdan, dalam beberapa tahun terakhir kehadiran media sosial digunakan di beberapa negara untuk memengaruhi suara publik. Misalnya, media sosial digunakan mulai dari pemilihan gubernur hingga pemilihan presiden.

Tak hanya itu, media sosial bahkan dapat menentukan kondisi politik di suatu negara. Misalnya di kawasan Timur Tengah, media sosial telah mengubah rezim politik di Tunisia dan Mesir.

Sementara terkait terorisme, menurut Hamdan, media sosial adalah salah satu saluran komunikasi penyebaran paham radikal. Menurut dia, pemerintah perlu mengawasi penggunaan media sosial oleh masyarakat.

(Baca: Ini Poin Anti-Terorisme yang Disampaikan Jokowi dalam KTT AS-ASEAN)

Namun, menurut Hamdan, di sisi lain media sosial dapat dimanfaatkan untuk memperkuat rasa nasionalisme.

Slogan "kami tidak takut" yang beredar luas di media sosial pasca terjadinya ledakan bom di Thamrin, Jakarta Pusat, pada Januari lalu, dinilai sebagai bukti perlawanan publik terhadap teroris.

Menurut Hamdan, penting bagi publik untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian dan nasionalisme melalui media sosial. Pesan yang disampaikan melalui media sosial dinilai lebih berpengaruh pada pembentukan pola pikir seseorang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Nasional
Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Nasional
Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Nasional
12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com