Menteri Yuddy Ancam PNS yang Rankingnya Terendah Akan "Dipangkas"

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menginginkan adanya sistem untuk bisa memantau pegawai negeri sipil terbaik dalam sebuah instansi.

Tidak hanya yang terbaik, tetapi PNS yang asal kerja dan sekadar absen saja juga akan ditindaklanjuti.

"Orang-orang yang tidak memiliki kinerja yang baik, sekadar absen saja, menunggu 30 hari untuk mengambil gaji, akan dirasionalisasi (diberhentikan)," tutur Yuddy dalam rapat koordinasi di kantor Kemenpan RB, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/2/2016).

Rasionalisasi atau pemberhentian tersebut dilakukan menyusul banyaknya kritik di masyarakat terkait banyaknya PNS di daerah yang tidak produktif. Tingkat absensinya bahkan terbilang tinggi.

Bahkan, beberapa di antaranya juga melakukan pelanggaran disiplin.

Yuddy mencontohkan instansinya yang memiliki 365 pegawai. Menurut dia, perlu dilakukan ranking dari satu hingga 365.

Dengan demikian, jika kebijakan rasionalisasinya 10 persen, misalnya, maka harus ada sekitar 36 orang yang siap dirasionalisasi.

"Artinya, ranking 36 terbawah dirasionalisasi," ucapnya.

Namun, pemangkasan tersebut bukan berarti asal memberhentikan saja. Yuddy mengatakan, nantinya Kemenpan RB akan meluncurkan kebijakan susulan yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya.

Salah satunya dengan memberlakukan pensiun dini bagi mereka yang berada di kuadran keempat.

"Siapa kuadran keempat? Mereka yang dianggap tidak produktif dan fungsinya tidak dibutuhkan dalam struktur tata kerja pemerintahan," kata politisi Partai Hanura itu.

Seperti dikutip dari situs www.menpan.go.id, rencana rasionalisasi sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan berkelas dunia, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan kebijakan rasionalisasi ini, diproyeksikan jumlah PNS empat tahun ke depan akan berkurang menembus rasio 1,5 persen.

Saat ini rasionya masih sebesar 1,7 persen, yaitu setiap 100 orang penduduk dilayani oleh 1,7 pegawai.