Menteri Desa Siap Transmigrasikan Eks Gafatar asalkan Patuh Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan bahwa warga eks pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dapat mengikuti program transmigrasi pemerintah.

Tidak ada eksklusivitas untuk warga eks Gafatar itu. Mereka tetap harus memenuhi syarat yang ditentukan, termasuk harus setia pada Negara Kesatuan RI dan bersedia berbaur dengan masyarakat lainnya.

"Prinsipnya, kalau mereka mau transmigrasi, oke. Saya sediakan semua lahan, semua proses harus diikuti. Tapi tidak ada namanya transmigrasi itu eksklusif kelompok itu tok (saja)," kata Marwan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/1/2016).

Ia menegaskan, mantan pengikut Gafatar tidak dapat bermukim di suatu wilayah transmigrasi tanpa berbaur dengan masyarakat lain.

Sejalan dengan itu, eks anggota Gafatar diminta meninggalkan ideologi selain Pancasila.

Adapun wilayah yang disediakan untuk transmigrasi adalah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.

"Kalau NKRI dan Pancasila tidak clear, tidak akan saya berangkatkan. Pokoknya betul-betul dia harus mencium Merah-Putih, cinta NKRI, dan menghormati Pancasila," ujarnya.

Mantan pengikut organisasi Gafatar menyatakan tidak menerima dipulangkan ke kampung halaman dari Mempawah, Kalimantan Barat. Hal itu disampaikan mantan Ketua Umum Gafatar Mahful M Tumanurung, saat menggelar konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Selasa (26/1/2016).

"Kami sesungguhnya tidak menerima dipulangkan ke daerah asal karena sudah hidup damai di lahan kami dan bertekad membangun kedaulatan pangan bangsa ini lewat program pertanian mandiri," kata Mahful.

(Baca Eks Ketua Umum Gafatar: Kami Tidak Terima Dipulangkan ke Daerah Asal)

Untuk mengurangi ekses, kata Mahful, eks anggota Gafatar kini siap mengkuti program transmigrasi pemerintah ke wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.