Raker dengan Kapolri, Komisi III Persoalkan Brimob Ikut Penggeledahan KPK di DPR

Protes itu disampaikan saat Komisi III menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti di Kompleks Parlemen, Senin (25/1/2016).

Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, menilai, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Polri seharusnya dapat membedakan mana penggeledahan yang perlu mendapatkan pengawalan lengkap dan yang tidak.

"Bagaimana bisa kami di DPR ini penggeledahan dibandingkan dengan penyergapan di kampung bandar narkoba? Itu sangat bertolak belakang. Di DPR, senjata kami hanya mulut dan hati," kata Bambang.

Ia pun membandingkan proses penggeledahan di Gedung DPR dengan aksi penyergapan bandar narkoba di Kampung Berlan, Jakarta Timur.

Menurut dia, ketika menggeledah kampung tersebut, petugas hanya terlihat menggunakan senjata laras pendek.

Sementara itu, ketika mendampingi KPK, petugas justru menggunakan senjata laras panjang.

Anggota Fraksi PKB Jazuli Fawaid mempertanyakan prosedur standar Polri dalam memberikan bantuan pengamanan kepada KPK.

Ia menilai, penggunaan senjata laras panjang dalam proses penggeledahan di Gedung DPR berlebihan.

Anggota Fraksi Nasdem, Akbar Faizal, menantang KPK untuk melakukan hal serupa jika melakukan pemeriksaan atau penggeledahan di lembaga negara.

"Coba mereka berani enggak minta pengawalan bawa senjata saat geledah Istana Negara? Atau mereka berani enggak minta geledah bawa senjata saat menggeledah kantor Pak Badrodin?" ujarnya.

KPK sebelumnya menggeledah sejumlah ruangan anggota DPR menyusul penangkapan anggota Fraksi PDI-P, Damayanti Wisnu Putranti.

Dalam penggeledahan tersebut, KPK turut membawa sejumlah anggota Brimob untuk melakukan pengamanan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sempat protes atas keberadaan anggota Brimob bersenjata lengkap itu. Bahkan, Fahri sempat adu tegang dengan salah seorang penyidik KPK.