PBNU Dukung Program Serupa GBHN ala PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendukung program Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) yang dimiliki PDI-P untuk mengembalikan Garis Besar Haluan Negara.

Menurut Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, kembalinya GBHN bisa membuat sistem pemerintahan Indonesia semakin tertata.

"Setelah tidak adanya GBHN, negara kita tidak jelas ke mana arahnya, demokrasi kita kebablasan," kata Said Aqil usai menerima elite DPP PDI-P di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (8/1/2016).

Hadir dalam pertemuan itu Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Wasekjen Ahmad Basarah, Ketua DPP Ahmad Hugo Pareira dan Anggota DPR Fraksi PDI-P yang juga kader NU Nasyirul Falah Amru.

Mereka meminta masukan terkait Rakernas PDI-P 10 Januari mendatang. Salah satu agenda Rakernas adalah membahas mengenai pengembalian GBHN melalui program PNSB.

Selain itu, Said Aqil pun tak masalah jika Undang-Undang Dasar 1945 harus kembali diamandemen.

Menurut dia, seiring perkembangan zaman, memang banyak UU yang tidak lagi sesuai, termasuk UUD 1945.

"Tadi kami guyon, yang berkuasa di negara kita ini sudah tidak jelas. Kadang yang berkuasa bisa Presiden, bisa KPK, bisa DPR, bisa juga wartawan," kata Aqil.

Selain NU, PDI-P juga telah bertemu dengan Muhammadiyah. Agenda pertemuan pun sama, menjelaskan program PNSB yang jadi agenda Rakernas PDI-P.

(Baca: Jelaskan Materi Rakernas, Elite PDI-P Temui Pimpinan Muhammadiyah)