JAKARTA, KOMPAS.com — Tokoh muda Partai Golkar meminta agar pemilihan ketua DPR pengganti Setya Novanto didasarkan atas musyawarah kepengurusan hasil Munas Riau.
Dengan demikian, pemilihan harus melibatkan kedua kepengurusan, baik kubu hasil Munas Ancol maupun Munas Bali.
"Kami harapkan ada proses terbuka, bukan deal-deal di belakang pintu," ujar Dave Laksono, salah satu tokoh muda Golkar, di Jakarta, Jumat (18/12/2015).
"Harus bisa mengakomodasi kedua pihak, dan tidak memenuhi hasrat satu kelompok saja," kata dia.
Menurut Dave, penunjukan Ade Komarudin sebagai ketua DPR ditentukan secara sepihak oleh salah satu kubu yang dipimpin oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie.
Bahkan, rapat pemilihan tidak dilakukan di Kantor DPP Partai Golkar.
Tokoh muda Golkar lainnya, Andi Sinulingga, mengatakan, kader muda Golkar pada dasarnya tidak mempermasalahkan jika pada akhirnya Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin ditunjuk sebagai ketua DPR.
Hanya, menurut Andi, pemilihan harus dilakukan secara terbuka.
"Sampai saat ini, dua calon yang diajukan tidak punya catatan buruk. Tidak ada masalah Ade Komarudin atau Agus Gumiwang, yang penting disepakati bersama," kata Andi.
Partai Golkar hasil Munas Bali menunjuk Ade Komarudin sebagai ketua DPR untuk menggantikan posisi Setya Novanto.
Di kubu lainnya, pengurus hasil Munas Ancol menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pengganti Novanto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.