Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/12/2015, 18:18 WIB
BANDUNG, KOMPAS.com - Program kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) saat ini sudah on track sebagai bagian dari solusi permasalahan bagi TKI. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya inovasi program yang telah diinisiasi oleh BNP2TKI untuk menjawab permasalahan TKI.

Demikian disampaikan Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BNP2TKI Tahun 2015 yang mengusung tema Memantapkan Program Prioritas dam Strategis Tahun 2016 di Bandung, Kamis (16/12/2015).

Beberapa inovasi tersebut diantaranya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI, peringkat PPTKIS, poros perbatasan Nunukan untuk mencegah TKI ilegal ke Malaysia, biaya penempatan TKI yang sudah turun secara signifikan, dan banyak lagi. Untuk itu, Hermono mengajak seluruh pejabat dan pegawai BNP2TKI di tahun 2016 untuk berkinerja dengan lebih baik lagi.

"Yang perlu diperhatikan itu kinerja kita, bukan hanya bekerja saja, karena tantangan ke depann akan semakin berat," kata Hermono.

Lebih rinci, Hermono mengatakan, tantangan tersebut ada di masing-masing deputi BNP2TKI. Tantang pertama adalah mekin meningkatnya pengangguran. Untuk itu BNP2TKI akan menjadi solusi kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri.

Tantangan kedua adalah bisnis proses penempatan TKI menjadi lebih mudah dan murah.

"etiga, pemberdayaan TKI Purna agar menjadikan TKI mandiri dan tidak kembali bekerja di luar negeri," ujarnya.

Adapun rakornis tersebut dihadiri seluruh jajaran pejabat di lingkungan BNP2TKI dan seluruh Kepala BP3TKI/LP3TKI dan P4TKI se-Indonesia, serta Kementerian dan Lembaga terkait seperti KPK, Bareskrim POLRI, Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Rakornis itu dilaksanakan untuk mewujudkan komitmen pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang terkoordinasi dan sinergis antara pusat dan daerah.

"Ini upaya untuk membangun komitmen bersama BNP2TKI dalam memantapkan rumusan strategis dan menghasilkan rencana aksi bersama yang implementatif dan terpadu dalam pelaksanaannya sehingga menjadikan BNP2TK lebih baik lagi di 2016, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya," ujar Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama, Yunafri Agus.

Yunafri menambahkan, baru-baru ini BNP2TKI memperoleh penghargaan atas capaian kinerja akuntabilitas yang semakin baik dan penilaian publik yang mendapatkan nilai 78, meningkat dibandingkan tahun 2014 yang mendapatkan nilai 62.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com