Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Putusan Kasus Novanto, Dua Anggota Baru MKD Belum "Direstui" Pimpinan DPR

Kompas.com - 16/12/2015, 19:54 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengganti anggotanya di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menjelang sidang putusan perkara pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto.

Namun, hingga sidang putusan diskors pada Senin (16/12/2015) petang, mereka belum mendapatan surat persetujuan dari pimpinan DPR.

"Kita masih menunggu surat dari pimpinan DPR," kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang di sela-sela sidang yang tengah diskors.

Nasdem mengganti Akbar Faizal dengan Victor Laiskodat. Akbar harus diganti karena dia dinonaktifkan sebagai anggota MKD oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

(Baca: Dinonaktifkan dari MKD, Akbar Faizal Duga Ada Skenario Amankan Novanto)

Penonaktifan itu terjadi karena Akbar dilaporkan oleh politisi Golkar Ridwan Bae ke MKD atas tuduhan membocorkan hasil rapat internal MKD.

Adapun PKB mengganti Acep Adang Ruhiyat dengan Maman Imanulhaq. Acep diganti karena berhalangan hadir dalam sidang putusan hari ini.

Victor dan Maman saat membacakan pandangannya dalam sidang hari ini menganggap Novanto telah melakukan pelanggaran kode etik kategori sedang dan harus dicopot dari pimpinan DPR.

Sikap serupa disampaikan oleh 7 anggota MKD lainnya.

(Baca: Rekapitulasi Sementara: 9 dari 17 Anggota MKD Minta Setya Novanto Dicopot dari Ketua DPR)

Adapun 6 anggota MKD menganggap Novanto melakukan pelanggaran berat dan meminta dibentuk panel terlebih dahulu.

Panel akan terdiri dari tiga unsur anggota MKD dan empat unsur tokoh masyarakat. Sementara dua anggota MKD lain belum menyatakan pandangannya karena rapat terlanjur diskors.

Junimart enggan berandai-andai apabila hingga sidang putusan selesai nanti keduanya masih belum mendapatkan surat persetujuan dari DPR.

"Nanti kita rapatkan," ucap Junimart.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Minta Basuki-Raja Juli Antoni Jamin Pembangunan IKN Tetap Cepat

Jokowi Minta Basuki-Raja Juli Antoni Jamin Pembangunan IKN Tetap Cepat

Nasional
Basuki Sebut Rencana Jokowi Berkantor di IKN Tetap On Schedule Meski Kepala Otorita Mundur

Basuki Sebut Rencana Jokowi Berkantor di IKN Tetap On Schedule Meski Kepala Otorita Mundur

Nasional
Basuki Bantah Kepala Otorita IKN Mundur karena Upacara 17 Agustus

Basuki Bantah Kepala Otorita IKN Mundur karena Upacara 17 Agustus

Nasional
SYL Tilap Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan hingga 50 Persen

SYL Tilap Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan hingga 50 Persen

Nasional
Profil Bambang Susantono, 2 Tahun Jabat Kepala Otorita IKN

Profil Bambang Susantono, 2 Tahun Jabat Kepala Otorita IKN

Nasional
Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Nasional
Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak sampai Desember

Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak sampai Desember

Nasional
Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kamar SYL

Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kamar SYL

Nasional
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

Nasional
Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Nasional
Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Nasional
Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com