Indonesia Jadi Tuan Rumah Konferensi yang Membahas Jerusalem

"Dalam konferensi tersebut akan dibahas mengenai status dan bagaimana kerja sama kita tentang Jerusalem dalam konteks penyelesaian masalah Palestina," ujar Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Kleib di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Menurut dia, Jerusalem merupakan masalah paling rumit, sensitif, dan sulit diselesaikan karena sama-sama diakui sebagai ibu kota Palestina dan Israel. (Baca: DK PBB Gelar Pertemuan Bahas Konflik Palestina-Israel)

Selain itu, Jerusalem adalah tanah suci bagi umat tiga agama yakni Kristen, Islam, dan Yahudi sehingga sering terjadi perselisihan yang mengatasnamakan agama di sana.

"Sambil menunggu status penyelesaian Jerusalem, sekarang yang perlu dipikirkan adalah proses hidup berdampingan antarumat beragama itu dulu," tutur Hasan.

Hal yang juga akan disoroti dalam pertemuan yang akan dihadiri 25 negara anggota CEIRPP dan 24 negara pengamat tersebut adalah pemukiman ilegal di Jerusalem.

Pemukiman ini dikhawatirkan mengubah demografi penduduk dan memperkecil luas negara Palestina. (Baca: Presiden Palestina: Hentikan Kekerasan)

Melalui pertemuan berjudul "International Conference on the Question of Jerusalem" itu, Indonesia ingin memunculkan kembali isu Palestina yang tersingkir dengan isu internasional lainnya seperti keamanan dan politik di Suriah dan Yaman, atau ancaman ISIS.

Hasan juga menyampaikan bahwa Pemerintah RI akan mendorong Palestina terus meningkatkan upaya rekonsiliasi dalam negeri.

"Sekarang kan kelihatan sekali antara Gaza dan Tepi Barat itu belum terekonsiliasi, padahal untuk menjadi sebuah negara yang merdeka harus ada rekonsiliasi," tutur Hasan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi memandang pelaksanaan konferensi tersebut menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk mendukung Palestina. (Baca: Media Sosial Perkeruh Konflik Palestina-Israel)

Selain mengupayakan pembicaraan dengan negara-negara lain yang belum mengakui kemerdekaan Palestina, Indonesia juga menawarkan kerja sama dalam bentuk capacity building sehingga warga Palestina dapat segera menjalankan kegiatannya di negara yang merdeka, aman, dan berdaulat.