Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Dihina dengan Sebutan "Provinsi Dajal", Masyarakat Minang Laporkan Riza Chalid

Kompas.com - 10/12/2015, 17:33 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Himpunan Masyarakat Minang Jakarta Raya mendatangi Gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta, Kamis (10/12/2015).

Masyarakat asal Sumatera Barat tersebut ingin melaporkan pengusaha minyak M Riza Chalid terkait ucapannya yang dinilai menghina masyarakat Padang, Sumatera Barat.

Penghinaan yang dimaksud adalah ucapan Riza dalam rekaman pembicaraannya dengan Ketua DPR Setya Novanto dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, yang saat ini tengah menjadi perbincangan publik.

Dalam salah satu potongan percakapan, Riza sempat menyebut daerah Padang dengan istilah "dajal".

"Sebagaimana dipahami, istilah dajal memiliki pengertian orang yang paling berdusta, paling pembohong, sampai-sampai dajal itu menyebut dirinya Tuhan," ujar Koordinator Himpunan Masyarakat Minang Raya Jakarta, Sarman El Hakim, di Gedung Bareskrim Polri.

Sarman mengatakan, sebagai masyarakat Minang, pihaknya menilai bahwa kata-kata Riza tersebut sangat menyakitkan dan merendahkan. Padahal, masyarakat Minang memiliki sisi religius yang cukup kental dan budaya yang dipengaruhi agama Islam.

Himpunan ini berencana mengadukan Riza atas tuduhan melakukan perbuatan penghinaan dan penistaan terhadap masyarakat Minang, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 1 juncto Pasal 156 KUHP juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Kami minta Saudara M Riza Chalid untuk segera meminta maaf kepada seluruh masyarakat Minang atas ucapan Saudara yang sangat menghina tersebut," ujar Sarman.

Adapun petikan percakapan Riza yang dinilai menghina masyarakat Minang adalah sebagai berikut:

MS (Maroef Sjamsoeddin): Pak, masalah lahan di Papua itu juga masalah besar. Masalah hak ulayat itu susah. Pak Riza mau bangun di sana, berhubungan sama yang punya, Pak Iza sudah bayar. Nanti pamannya datang, kamu bayar ke dia, saya mana. Datang lagi keponakannya. Itu yang bikin perang suku, Pak.

MR (Muhammad Riza): Itu mirip di Padang. Sama kalau di Padang.

MS: Kepastian hukumnya tidak ada. Ada kebon sawit besar bagus cantik udah jadi, Pak, tiba-tiba ditutup sama gubernur, katanya merusak alam. Kasihan, Pak, buat investor. Itu orang enggak jadi, malas menginvestasi. 

MR: Provinsinya dajal.

MS: Betul, Pak, zamannya dajal.

MR: Sama, Pak. Gila itu. Itu waktu Riza mengondisikan ngurusi gula, sudahlah begini-begini, dia sudah kuasai lahan, Pak, pada waktu itu. Beda kongsi. Gue ketawa aja. Makan dulu. Kalau udah jalan 5 tahun, baru saya ambil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia

Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia

BrandzView
Tinjau Fasilitas Pipa Gas Cisem, Dirtekling Migas ESDM Tekankan Aspek Keamanan di Migas

Tinjau Fasilitas Pipa Gas Cisem, Dirtekling Migas ESDM Tekankan Aspek Keamanan di Migas

Nasional
Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Nasional
Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Nasional
Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Nasional
Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Nasional
Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Nasional
Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Nasional
Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Nasional
Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Nasional
Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Nasional
Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Nasional
Ada 'Backlog' Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Ada "Backlog" Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Nasional
Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Nasional
Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com