Koran "Sin Po", Istilah "Indonesia", dan Publikasi Pertama "Indonesia Raya"

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Presiden Soekarno berkata, "Kita hendak mendirikan suatu negara 'semua buat semua', bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan..."

Karena itu, dalam pidato yang disampaikan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu, Soekarno merumuskan, dasar pertama negara Indonesia adalah kebangsaan.

"Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia," ucap Soekarno dalam pidato yang dikenal sebagai "Lahirnya Pancasila".

Kebangsaan dipilih Soekarno sebagai dasar pertama dalam mendirikan Indonesia sebab perjuangan untuk merdeka dilakukan oleh banyak kelompok, termasuk etnis Tionghoa.

Bahkan, seperti ditulis Asvi Warman Adam dalam Menguak Misteri Sejarah (2010), sebuah koran yang dibuat etnis Tionghoa turut berperan dalam memopulerkan nama Indonesia.

Pelopor kata "Indonesia"

Adalah koran Sin Po yang menjadi pelopor penggunaan istilah "Indonesia".

Sin Po adalah surat kabar pertama yang menjadi pelopor penggunaan kata "Indonesia" untuk menggantikan "Nederlandsch Indie", "Hindie Nederlandsch", atau "Hindia Olanda".

Tidak hanya itu, Sin Po juga disebut sebagai penghapus penggunaan kata "inlander" yang dianggap sebagai penghinaan terhadap rakyat Indonesia.

Benny G Setiono di buku Tionghoa dalam Pusaran Politik (2001) menulis bahwa untuk membalas budi tersebut, semua penerbit pers Indonesia lalu mengganti kata "Cina" dengan "Tionghoa".

Para tokoh pergerakan, seperti Soekarno, M Hatta, Soetan Sjahrir, Tjipto Mangoenkoesoemo, juga disebut mengganti kata "Cina" dengan "Tionghoa" dalam percakapan dan tulisan sehari-hari.

Pro-revolusi Tiongkok

Dalam artikel "Pers Tionghoa, Sensibilitas Budaya, dan Pamali" yang ditulis Agus Sudibyo di harian Kompas (2001), Sin Po diterbitkan pada Oktober 1910 oleh kalangan muda Tionghoa di Jakarta. 

Sin Po dikenal sebagai media yang mendukung kaum revolusioner Tiongkok. Wartawan terkemuka Kwee Kek Beng merupakan pemimpin redaksi Sin Po sejak 1925 hingga 1947.