Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada DPR, Jepang Mengaku Kecewa Kalah Proyek Kereta Cepat

Kompas.com - 10/11/2015, 20:37 WIB
Ihsanuddin

Penulis

TOKYO, KOMPAS.com — Parlemen Jepang menyatakan kekecewaannya terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dimenangi oleh China.

Parlemen Jepang menyampaikan kekecewaannya itu saat menerima delegasi DPR RI dalam pertemuan tertutup di Kompleks Parlemen Jepang, Tokyo, Selasa (10/11/2015) sore.

Delegasi dari Indonesia dipimpin langsung oleh Ketua DPR Setya Novanto dan terdiri dari 11 orang anggota.

Secara terpisah, mereka menemui Speaker of the Representatives House (Majelis Rendah Jepang) dan Speaker of the Representatives Councillors (Majelis Tinggi Jepang).

"Dalam dua pertemuan itu, yang muncul ada kekecewaan Jepang terhadap Indonesia atas proyek kereta cepat," kata Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis.

Fary mengungkapkan, kekecewaan parlemen Jepang ini disebabkan proses yang tidak transparan. Semula, kata dia, Pemerintah Indonesia sudah memutuskan menunda siapa pemenang proyek itu.

Namun, tak lama kemudian, tiba-tiba Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai pemegang proyek memutuskan bahwa China-lah yang memenangi proyek tersebut.

"Pemerintah seperti tidak konsisten," ucap dia.

Ketua Parlemen Majelis Tinggi Jepang Masaaki Yamazaki sempat bertanya kepada delegasi DPR yang hadir, apa yang menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam memilih rekanan pembangunan kereta cepat.

Fary yang diberi kesempatan untuk menjelaskan pun menjawab bahwa pemerintah sangat memperhatikan faktor keamanan.

"Ketua Majelis Tinggi pun mengatakan (kereta cepat Jepang) tidak pernah ada kecelakaan selama 40 tahun," ujar Fary.

Fary pun meminta parlemen Jepang agar mereka tidak kapok untuk berupaya terus membangun kerja sama dengan Indonesia. Ke depannya, kata dia, akan banyak proyek lain, termasuk kereta cepat yang akan dikerjakan.

"Saya menyatakan bahwa sistem perencanaan sudah masuk tuh, untuk Jakarta-Surabaya bisa dipercepat. Lalu, ada Sulawesi, Kalimantan, dan Papua juga. Itu lebih panjang dari Jakarta-Bandung," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com