Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Jet Sukhoi TNI AU Turunkan Paksa Pesawat AS

Kompas.com - 09/11/2015, 20:56 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Udara berhasil memaksa turun pesawat asing yang melintas tanpa izin di kawasan udara Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (9/11/2015).

Pilot pesawat jenis Cirrus Fixed Wing Single Engine N-90676 tersebut diketahui adalah seorang pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat.

Komandan Lanud Tarakan Letkol Pnb Tiopan Hutapea mengatakan, pelaksanaan turun paksa (force down) ini dilakukan oleh dua pesawat Sukhoi dari Skuadron 11 Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar.

Kedua pesawat tersebut sempat melakukan pengejaran pesawat asing di ketinggian 12 ribu kaki.

"Setelah melakukan seluruh prosedur penanganan, pesawat asing tanpa izin ini tidak mengindahkan imbauan untuk mendarat di Bandara Juwata, Tarakan," ujar Tiopan, dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2015).

Menurut Tiopan, saat upaya paksa dilakukan, pasukan pertahanan di Pangkalan Udara Tarakan tengah bersiap membentuk formasi dan menggunakan senjata lengkap.

Setelah berhasil diturunkan, pasukan segera melakukan pemeriksaan sesuai satndar operasi.

"Pesawat asing tersebut diketahui sedang melakukan penerbangan private flight dari Filipina menuju Singapura," ujar Tiopan.

Penahanan dilakukan, sebab pesawat yang dipiloti Letkol James Patrick Murphy tersebut tidak memiliki izin administrasi, baik Ministry of Foreign Affair (MFA) dari Kementerian Luar Negeri, Indonesia National Defence Force (INDF) dari Mabes TNI, dan izin dari Kementerian Perhubungan.

Hingga saat ini, pilot dan badan pesawat asing tersebut masih ditahan dan diperiksa lebih lanjut oleh TNI AU dan pegawai negeri sipil Kota Tarakan.

Kompas TV Pesawat Sukhoi Paksa Turun Penyusup di Tarakan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com