LSI: Cara Pemerintah Tanggulangi Bencana Asap Tidak Memuaskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan tidak memuaskan. Langkah yang diambil dinilai bertele-tele sehingga bencana asap makin meluas.

"Masyarakat menilai pemerintah tidak serius menangani bencana ini," kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia, Dewi Arum, di Gedung LSI, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Dewi mengungkapkan hal itu dengan merujuk hasil survei yang dilakukan LSI baru-baru ini. Dalam survei tersebut ditemukan bahwa kepuasan responden kepada kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo masih sangat rendah.

Rata-rata kepuasan responden ada di bawah 50 persen. Di bidang ekonomi, tingkat kepuasan responden hanya hanya 29,79 persen, bidang hukum 47,22 persen, bidang politik 43,75 persen, dan bidang sosial 48,39 persen.

"Tragedi asap tak kunjung selesai, bertele-tele. Padahal sudah tiga bulan dan dampaknya sampai ke luar negeri," ucap Dewi.

Karena rendahnya nilai kinerja pemerintah, maka muncul usulan dari agar Jokowi menunjuk seorang menteri utama untuk mensinkronkan komunikasi antar lembaga dan percepatan realisasi program kerja.

Keberadaan menteri utama diyakini mampu meningkatkan kinerja pemerintah di tahun selanjutnya. Survei ini dilakukan melalui quick poll pada 25-27 Oktober 2015 dengan metode multistage random sampling terhadap 600 responden.

Margin of error survei ini diklaim sekitar 4 persen. Survei dilaksanakan di 33 provinsi dengan biaya internal dan dilengkapi penelitian kuantitatif dengan metode analisis media, forum diskusi, serta wawancara mendalam.