Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Kereta Cepat, Apa Sudah Waktunya? Apa Benar untuk Keadilan?

Kompas.com - 27/10/2015, 14:53 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku tidak sejutu pada pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Megawati, pembangunan jalur kereta lebih tepat dilakukan di wilayah Indonesia Timur.

"Kereta cepat, apa benar sudah waktunya? Apa benar untuk keadilan?" kata Megawati di Jakarta Convention Center, Selasa (27/10/2015).

Mantan Presiden Republik Indonesia itu menuturkan, membangun jalur kereta di wilayah Indonesia Timur lebih baik ketimbang membangun jalur kereta cepat tujuan Jakarta-Bandung.

Ia mengaku akan menyampaikan usulannya itu kepada Presiden Joko Widodo. (Baca: Emil Salim Kritik Proyek Kereta Cepat)

"Jangan kereta cepat. Double track dulu (di Indonesia Timur). Boleh kan usul," kata Megawati.

Badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia dan BUMN Tiongkok resmi membentuk anak usaha patungan bernama PT Kereta Cepat Indonesia China seusai menandatangani joint venture agreement.

Kesepakatan itu juga merupakan kelanjutan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kerja sama proyek kereta cepat ini merupakan langkah bahwa pengerjaan suatu proyek besar bisa dilakukan bussiness to business (B to B). (Baca: Proyek KA Cepat, Jonan Belum "Sahkan" Perusahaan Patungan BUMN Indonesia-China)

Tarif kereta cepat jalur Jakarta-Bandung nantinya sebesar Rp 200.000 sampai Rp 225.000 per penumpang. (Baca: Tarif Kereta Cepat Rp 200.000-Rp 225.000 Per Penumpang)

Rencananya, kereta cepat memiliki panjang jalur 150 kilometer (km) dan akan melewati delapan stasiun, mulai dari Gambir, Manggarai, Halim Perdanakusuma, Karawang, Walini, Bandung Barat, Kopo, dan Gedebage.

Ditargetkan, pembangunan dimulai pada awal 2016, dan selesai pada 2018. Adapun pengoperasian dimulai pada kuartal pertama 2019. (Baca: Dukung Kereta Cepat, Karyawan PT KAI Akan Dikirim ke China)

Pada pelaksanaannya, China mendapat jatah saham 40 persen, sedangkan 60 persenPemerintah Indonesia melalui perusahaan patungan PT Pilar Sinergi BUMN.

Total investasi kereta cepat sebesar 5,5 miliar dollar AS dengan pembiayaan dari China Development Bank sebesar 75 persen, sedangkan sisanya dari ekuitas konsorsium BUMN dan PT China Railways International Co, Ltd.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com