Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Nilai Bencana Asap Tak Akan Ganggu Persiapan Pilkada

Kompas.com - 26/10/2015, 20:31 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bencana asap tak akan mengganggu persiapan pemilihan kepala daerah serentak yang rencananya digelar pada Desember mendatang.

Kendati demikian, pemerintah tetap melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi bencana yang sedikitnya berdampak terhadap 43 juta penduduk tersebut.

"Enggak. Pilkada kan distribusi bahan kan enggak terganggu, membikin TPS (tempat pemungutan suara) kan tidak terganggu, mencetak surat suara kan tidak terganggu," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (26/10/2015).

Kendati demikian, diakui Kalla, proses kampanye calon kepala daerah yang dilakukan di ruangan terbuka kemungkinan terganggu asap kebakaran lahan. Akan tetapi, menurut dia, secara umum bencana ini belum mengganggu proses persiapan pilkada.

"Kampanye ya memang juga tentu agak menurun, ya enggak apa-apa, baguslah. (Bisa) lewat TV, radio, kan tidak terganggu. Jadi tidak apa-apa, nyoblos juga tidak terganggu kan, masih bisa lihat," ujar Kalla.

Wapres juga membenarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa asap tipis sudah bergerak hingga ke Jakarta dan sekitarnya. Menurut Kalla, kebakaran lahan tahun ini diperparah adanya gelombang panas atau El Nino.

Belajar dari pengalaman ini, Wapres menyampaikan bahwa pemerintahan menilai perlunya dilakukan restorasi gambut yang mengembalikan fungsi gambut sebagai upaya pencegahan kebakaran lahan ke depannya.

Apalagi, menurut dia, Indonesia adalah negara dengan lahan gambut terluas nomor tiga sedunia.

"Ini upaya jangka panjang, tadi kita sudah bicara dengan Pak Luhut, ini harus dikerjakan bersamaan baru bisa. Kalau hanya penyelesaian asap akibat kemarau, akibat angin, enggak keras terbang juga itu api. Jadi memang bukan pekerjaan yang mudah," ujar Wapres.

Terkait upaya restorasi gambut, pemerintah segera menggelar konferensi yang mengundang para ahli baik dari dalam maupun luar negeri. Melalui konferensi ini, pemerintah mencari masukan akademisi tentang cara melakukan restorasi gambut yang tepat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com