Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Publik Tak Puas Kinerja DPR, tetapi Kehadiran KMP Diapresiasi

Kompas.com - 25/10/2015, 22:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas publik tidak puas atas kinerja DPR RI. Namun, keberadaan Koalisi Merah Putih di luar pemerintahan mendapat apresiasi.

Demikian kesimpulan dari survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 14-21 Oktober 2015.

Dari 1.183 responden yang dilibatkan dalam jajak pendapat ini, sebanyak 67,5 persen mengaku tidak puas atas kinerja Wakil Rakyat. Hanya 29,2 persen yang merasa puas.

"Setahun pemerintahan Jokowi-JK tak bisa diukur dari kinerja eksekutif saja, tapi juga legislatif karena keduanya saling berkaitan," kata peneliti CSIS, Arya Fernandez, dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (25/10/2015).

Tingkat kepuasan terhadap kinerja DPR ini masih berada di bawah kepuasan terhadap Jokowi-JK. Secara umum, 48,2 persen responden tidak puas atas setahun kinerja pemerintah. Sebanyak 50,6 persen lain menyatakan kepuasannya.

Arya menilai bahwa ketidakpuasan terhadap DPR terjadi karena pencapaian mereka tidak maksimal. Di bidang legislasi, baru sedikit UU yang diselesaikan dalam prolegnas prioritas.

Di bidang pengawasan, DPR juga dinilai tidak terlalu bekerja maksimal mengawal jalannya pemerintahan. Masyarakat di daerah pemilihan pun merasa tidak terwakili oleh anggota DPR.

"Bukannya menunjukkan prestasi, DPR justru ribut sendiri ingin membangun gedung baru, meminta tunjangan, dan sebagainya," ucap Arya.

Meski masyarakat menilai kinerja DPR buruk, tetapi sentimen positif justru diberikan pada keberadaan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. Publik memandang KMP sebagai oposisi yang kritis dan bisa mengoreksi kebijakan pemerintah yang tidak tepat.

"Sebanyak 57,6 persen publik menilai keberadaan KMP sebagai partai oposisi bermanfaat," ucap Arya.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Survei menggunakan multi-stage random sampling, margin of error sebesar +/- 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com