Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Makin Kencang Digoyang, Risma Makin Naik"

Kompas.com - 24/10/2015, 18:10 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Munculnya isu keterlibatan mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus Pasar Turi, Surabaya dinilai bermuatan politik.

Dugaan ini diperkuat dengan perbedaan pernyataan antara pihak Kepolisian dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

"Itu artinya politis. Masak dua penegak hukum bisa beda pendapat," kata pengamat komunikasi politik Tjipta Lesmana di Jakarta, Sabtu (24/10/2015).

Sejak awal, menurut Tjipta, Risma kerap diganjal pihak tertentu agar langkahnya dalam mengikuti pencalonan kembali Wali Kota Surabaya tidak semulus rencananya.

Ia mengingatkan akan hampir batalnya Risma mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surabaya karena larangan calon tunggal dalam pilkada.

Sebelum larangan itu dianulir MK, Risma terancam menjadi calon tunggal karena tidak adanya pasangan calon yang mendaftarkan diri untuk menantangnya.

"Risma dari dulu digoyang-goyang terus, kan hampir batal karena dia calon tunggal tapi untung putusan dari MK."

"Jadi keliatan sekali masih banyak kekuatan politik yang ingin mengagalkan Risma karena kalau Risma maju, 90 persen dia akan terpilih lagi sebagai walikota," kata Tjipta.

Terakhir, Risma dikait-kaitkan dengan kasus Pasar Turi, Surabaya. Ia diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan tempat penampungan sementara untuk pedagang di Pasar Turi.

Informasi ini berawal dari pernyataan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jatim Romy Arizyanto yang mengatakan bahwa pihaknya telah menerima SPDP Nomor B/415/V/15/Reskrimum Polda Jatim.

Di dalam SPDP itu, kata Romy, hanya ada satu tersangka, yaitu Risma. Namun, status tersangka ini dibantah Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti. Menurut Badrodin, kasus itu sudah dihentikan karena tidak cukup alat bukti.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Komisaris Besar Wibowo menggelar jumpa pers dan mengatakan bahwa Polda Jatim tidak menetapkan Risma sebagai tersangka.

Terkait kasus ini, Tjipta yakin elektabilitas Risma tidak terganggu. Menurut dia, Risma justru akan semakin kuat jika terus digoyang isu miring.

"Makin kencang digoyang, Risma akan makin naik. Makin digoyang, masyarakat Surabaya makin mencintai, mantap dengan Risma," ujar Tjipta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com