Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa Saja yang Menjadi "Pelampung Penyelamat" Jokowi-Kalla?

Kompas.com - 20/10/2015, 23:13 WIB

Menyimak hasil laporan survei Litbang Kompas dan liputan tematis satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di harian Kompas dalam dua hari terakhir, tampak jelas bahwa ada banyak penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Survei Litbang Kompas terhadap 1.200 responden periode Januari 2015-Oktober 2015 dengan sampling error plus minus 2,8 menunjukkan kepuasan umum terhadap kinerja pemerintahan cenderung menurun, meskipun secara angka mereka yang puas lebih dominan, 54,2 persen berbanding 43,8 persen.

Bidang politik dan kesejahteraan sosial menjadi bidang yang paling memuaskan meski kinerjanya mengalami penurunan apresiasi. (Kompas, 20/10/2015).

Sementara bidang hukum dan ekonomi adalah yang paling mengalami penurunan signifikan.

Namun, secara umum tampaknya selalu ada "pelampung penyelamat" yang bisa digunakan Jokowi-Kalla untuk mengarungi gelombang.

Ternyata, ada kelas masyarakat tertentu yang secara konsisten memberi nilai bagus di semua bidang untuk pemerintahan Jokowi-Kalla.

Dalam tulisan di harian Kompas, "Pemberantasan Korupsi Jadi Ganjalan" di http://bit.ly/surveikps4 dan "Masa Sulit Belum Terlewati" di http://bit.ly/1thjokowijk tampak jelas bahwa masyarakat kelas bawah-bawah menjadi modal dasar pemerintahan Jokowi-Kalla.

Tak berlebihan jika mereka inilah tambang reputasi baik untuk Jokowi-Kalla. Mereka inilah yang bisa berperan sebagai "pelampung penyelamat" bagi reputasi baik Jokowi-Kalla.

Kelas bawah-bawah berarti rumah tangga dengan pengeluaran rumah tangganya kurang dari Rp 1 juta per bulan, dan kelas atas adalah rumah tangga dengan pengeluaran di atas Rp 4 juta per bulan.

Di tengah-tengah kelompok tersebut ada kelas bawah (pengeluaran Rp 1 juta - Rp 2 juta) dan kelas menengah (pengeluaran Rp 2 juta - Rp 4 juta).

Kinerja dalam memberantas korupsi adalah bidang yang memilukan, hanya 49,6 persen masyarakat kelas bawah-bawah yang mengaku tidak puas dan 48,8 persen mengaku puas.

Untuk masyarakat bawah, 55,5 persen tidak puas dan 43,8 persen puas.

Di kelas menengah, 56,4 persen tidak puas dan 43,2 persen puas. Bandingkan dengan kelas atas, sebanyak 64,8 persen mengaku tidak puas, dan hanya 35,2 persen puas.

Makin tinggi penghasilannya, makin tidak puas merasakan kinerja pemerintahan dalam bidang pemberantasan korupsi. Di bidang lain, polanya mirip. Masyarakat atas adalah kelompok yang biasanya kritis, karena itu angka tersebut tak bisa dianggap remeh.

Jokowi-Kalla ternyata masih punya "pelampung" lain selain kelompok masyarakat bawah-bawah.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com