Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tolak Bantuan Singapura untuk Tangani Kabut Asap

Kompas.com - 07/10/2015, 15:59 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia memutuskan menolak bantuan yang ditawarkan Singapura dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, pemerintah sebenarnya terbuka terhadap bantuan negara mana pun, tetapi tidak mau diklaim negara lain.

"Intinya begini, sebenarnya pemerintah sama sekali tidak menutup diri terhadap bantuan, tetapi bantuan itu pemerintah tidak mau kemudian diklaim. Bahwa ini kan pemerintah sedang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan, termasuk statusnya, jangan sampai kemudian ini diklaim karena mereka (negara lain)," ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Rabu (7/10/2015).

Menurut dia, pemerintah sangat serius mengatasi persoalan asap yang masih terjadi hingga kini. Karena itu, upaya pemerintah itu, menurut Pramono, jangan sampai dicaplok oleh negara lain apabila ada bantuan luar negeri yang masuk.

"Ini karena kerja kita, dan kita serius, sungguh-sungguh untuk menangani persoalan asap ini," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). (Baca: Titiek Soeharto: Terima Saja Tawaran Singapura untuk Kebakaran Hutan)

Dia menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengetahui segala keluhan masyarakat yang ada di media sosial terkait bencana asap. Presiden pun berencana akan mengunjungi lokasi kebakaran hutan yang sebelumnya tidak bisa dikunjungi.

"Termasuk yang di medsos yang kemarin berkembang, tadi kami tunjukkan kepada Presiden. Presiden mengetahui semuanya karena kami ingin Presiden mendapatkan info yang seutuh-utuhnya terhadap peristiwa yang terjadi," kata Pramono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasional
Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Nasional
Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Nasional
Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Nasional
KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

Nasional
DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

Nasional
Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Nasional
Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Nasional
KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

Nasional
Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

Nasional
Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Nasional
Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Nasional
Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Nasional
Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Nasional
Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com