Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Titiek Soeharto: Terima Saja Tawaran Singapura untuk Kebakaran Hutan

Kompas.com - 05/10/2015, 23:05 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV Siti Hediati Hariyadi atau yang lebih dikenal dengan Titiek Soeharto mengatakan, seharusnya bencana kebakaran hutan mengundang keprihatinan yang mendalam karena terjadi setiap tahun. Menurut dia, seharusnya pemerintah menerima tawaran bantuan dari negara tetangga untuk mengatasi masalah tersebut.

"Kalau kita memang tidak sanggup untuk menangani itu asap, apa sih salahnya kita terima bantuan?" kata Titiek saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (5/10/2015).

Titiek menyatakan prihatin karena akibat bencana tersebut anak-anak bangsa di provinsi terdampak asap belum bisa melanjutkan sekolah serta kesehatannya terancam. Terlebih kabut asap akibat kebakaran hutan tersebut juga sampai ke negara-negara tetangga.

Menurut dia, seharusnya pemerintah tidak lagi memikirkan gengsi karena tidak hanya menyusahkan bangsa sendiri, tetapi juga menyusahkan bangsa negara lain. Seharusnya pemerintah malu telah menyusahkan bangsa lain. Politisi Partai Golongan Karya tersebut pun setuju jika bencana kebakaran hutan ini dijadikan bencana nasional.

"Ya. Hampir satu provinsi kena dampaknya. Itu kan se-bangsa Indonesia, tidak (hanya) lima sampai sepuluh orang yang kena," tambah dia.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia bergeming menyikapi tawaran bantuan dari Singapura untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera serta Kalimantan. Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan potensi dalam negeri untuk mengatasi penyebab bencana asap tersebut.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih terus mengupayakan pemadaman kebakaran di wilayah Indonesia. Sumber daya yang dimiliki Indonesia diyakini masih mampu untuk diturunkan dalam penanggulangan ini.

"Sampai sekarang, kita masih mengupayakan apa yang bisa kita lakukan, dengan upaya kita sendiri," ucap Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesoris Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesoris Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com