Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Senang Kanal Bersekat Terus Dibuat di Lahan Gambut

Kompas.com - 04/10/2015, 15:46 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menegaskan, dia terus memantau proses pemadaman kebakaran lahan dan hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Jokowi menyebut, proses pemadaman dilakukan melalui darat, udara, dan pembuatan kanal bersekat untuk perendaman lahan gambut.

"Saya senang pembuatan kanal bersekat untuk rewetting (perendaman) lahan gambut terus dilakukan di Kalteng, Jambi, dan Riau," tulis Presiden Jokowi melaui akun Twitter-nya, @jokowi, yang dikutip dari Setkab.go.id, Minggu (4/10/2015).

Dari situs Setkab.go.id disebutkan juga bahwa Jokowi berbicara tentang kebakaran hutan dan lahan melalui Facebook. Jokowi memastikan pemerintah tidak tinggal diam menyikapi masalah kebakaran hutan. (Baca: Kabut Asap Ganggu Kejuaraan Dunia Renang di Singapura)

"Ayo semua ikut bergerak membantu memadamkan api, menghilangkan asap. Semoga usaha kita barhasil," ujar Jokowi.

Pada pekan lalu, Jokowi bersama menteri terkait meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng). Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan bahwa titik-titik api di lahan gambut sudah seperti bencana musiman.

Kebakaran hutan dan lahan selalu muncul setiap tahun. Penyebabnya adalah tata kelola lahan gambut yang buruk. Menurut Jokowi, langkah darurat penanggulangan kebakaran di lahan gambut harus cepat dilakukan. (Baca: Sindir Wapres JK soal Asap, "Netizen" Singapura Bikin Situs Web Terima Kasih Indonesia)

"Saya memerintahkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pemda, agar mewajibkan perusahaan membangun embung yang bisa dimanfaatkan untuk perendaman tanah gambut," kata Jokowi.

Dengan ketersediaan air di sekitar lahan gambut, lanjut Jokowi, mesin pompa dapat langsung dioperasikan untuk memadamkan api. Jokowi juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pembakar hutan yang telah menyengsarakan masyarakat.

Ia berharap mendapat dukungan dari pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Saat meninjau kebakaran hutan yang terjadi di Desa Henda Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pekan lalu, Jokowi telah meminta pembuatan embung besar-besaran di lokasi kebakaran hutan yang terletak di area lahan gambut.

Anggaran pembuatan embung berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jokowi juga memerintahkan TNI untuk terlibat dalam pembangunan kanal dengan alasan memiliki mobilisasi yang cepat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com