Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Tagih Janji Jokowi bahwa Ekonomi Akan Meroket

Kompas.com - 02/10/2015, 13:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menagih janji Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meroket. Setelah memasuki awal bulan Oktober 2015, Fadli belum melihat ada tanda-tanda pertumbuhan ekonomi mengalami sentimen positif.

Justru pada akhir bulan September, rupiah menembus Rp 14.800 per dollar Amerika Serikat. 

"Kalau ucapan seorang pemimpin itu tidak terbukti, ini kan seharusnya sabda pandita ratu, lebih bagus jangan diucapkan, dan jangan dijanji-janjikan, sekarang buktinya apa?" kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/10/2015).

Jika Jokowi sering memberikan janji-janji yang tak terbukti, Fadli khawatir kepercayaan masyarakaat justru akan semakin menurun. Para pelaku usaha pun akan meragukan kemampuan pemerintahan.

"Jadi lebih bagus tidak usah menjanjikan, tidak usah bicara, dibuktikan saja," ucap politisi Partai Gerindra itu.

Jika kondisi ini terus berlanjut, Fadli khawatir Indonesia tak lama lagi akan mengalami krisis ekonomi seperti yang terjadi pada 1998 silam. Dia meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan yang sejauh ini telah diambil dan mencari tahu kenapa kebijakan tersebut tak juga efektif membangkitkan perekonomian nasional.

"Seperti pengalaman masa lalu, selalu dimulai dengan depresiasi rupiah, yang menjadikan itu krisis moneter, kemudian menjadi krisis ekonomi, krisis sosial politik, dan krisis kepemimpinan. Nah, jangan sampai ini nanti menjadi satu leadership crisis, tidak ada lagi kepercayaan pada kepemimpinan nasional," ucap Fadli.

Presiden sebelumnya mengaku sudah memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2015 akan berada di level 4,67 persen. Dia yakin angka itu akan melambung jauh pada semester kedua mulai bulan September. (Baca: Jokowi: Mulai September, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akan Meroket)

"Mulai agak meroket September, Oktober. Nah, pas November itu bisa begini (tangan menunjuk ke atas)," kata Jokowi di Istana Bogor, Rabu (5/8/2015).

Dia menganggap lambatnya pertumbuhan ekonomi hingga kuartal kedua ini karena serapan anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah yang belum tersalurkan. Selain itu, ada juga faktor eksternal yang membuat negara-negara lain termasuk Indonesia mengalami perlambatan.

Namun, memasuki semester kedua, Jokowi yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik. Saat ditanyakan apakah pemerintah optimistis hingga akhir tahun ini pertumbuhan bisa mencapai lebih dari 5 persen, Jokowi belum bisa memastikan. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi dipengaruhi banyak faktor.

"Banyak hal yang pengaruhi. Bukan hanya masalah serapan anggaran saja, tapi juga spending dari BUMN, belanja dari swasta. Itu pengaruh sekali. Jadi kalau bertanya seperti itu, jawabannya pada akhir Desember," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com