Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPD: Tolak Bantuan Singapura, Indonesia Harus Buktikan Mampu Tanggulangi Masalah Asap

Kompas.com - 20/09/2015, 17:27 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebagai negara yang juga terdampak kabut asap di Sumatera, Singapura telah menawarkan bantuan untuk menanggulangi bencana tersebut namun ditolak oleh Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Anggota DPD RI asal Riau Abdul Gafar Usman menilai hal tersebut bisa dilihat dari perspektif positif dan negatif.

“Dari segi positif, kita ingin mengangkat eksistensi bahwa kita mampu menghadapi persoalan ini. Tantangannya, buktikan kebisaan kita,” ujar Abdul saat ditemui usai acara diskusi terkait bencana kabut asap di Cikini, Jakarta, Minggu (20/9/2015).

Namun dari segi negatif, tawaran bantuan tersebut menurut Abdul merupakan sindiran ketidakmampuan Indonesia dalam melakukan penanggulangan bencana tahunan tersebut.

Dia menambahkan, sindiran tersebut perlu diantisipasi karena menyangkut kewibawaan negara karena itu pemerintah daerah akan mendesak presiden untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu segera menyelesaikan kasus ini.

Senada dengan Abdul, Pengamat Masalah Internasional Zarmansyah menyatakan bahwa tawaran bantuan tersebut adalah sinyal bahwa Singapura dan Malaysia sudah tidak percaya dengan Indonesia yang terlihat tidak serius dalam menangani bencana kabut asap.

Tidak hanya negara-negara yang kena dampak langsung asap, sejumlah negara juga menawarkan bantuan pada Indonesia, salah satunya Norwegia.

“Sejumlah negara menawari bantuan. Norway (misalnya), mereka menawarkan lebih dari 30 juta dollar AS tiap tahun untuk reboisasi. Belum lagi Australia. Belum negara-negara lain,” ujar Zarmansyah.

Dia menambahkan, PBB juga telah menjamin akan memberikan bantuan baik dari segi program maupun teknis jika memang diminta oleh Indonesia. Namun, Zarmansyah menilai tidak ada niat dari pemerintah Indonesia untuk secara jelas menyelesaikan persoalan ini.

Menurut dia, persoalan ini sesungguhnya sederhana karena Indonesia memiliki badan intelijen, kepolisian dan kejaksaan yang memiliki data tentang siapa “pemain-pemain” yang melakukan pembakaran lahan. Dia juga berharap Badan Intelijen Negara (BIN) dapat bergerak cepat.

“Susahnya apa sih? Datanya sudah ada. Kenapa tidak ada tindakan. Yang dibutuhkan adalah action,” ujar Zarmansyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

Nasional
Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Nasional
109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

Nasional
Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

Nasional
Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

Nasional
Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

Nasional
Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

Nasional
Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

Nasional
Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Nasional
Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Nasional
Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Nasional
Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com